BORNEONEWS, Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) menunggu data dari pemerintah daerah (pemda) mengenai warga terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai dasar penyaluran bantuan bagi keluarga yang membutuhkan.
“Tentu kita akan mulai dari data, dan data itu akan disampaikan oleh pemerintah daerah,” kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta, Jumat.
Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan penyaluran bantuan bagi keluarga terdampak bencana, termasuk akibat kebakaran hutan dan lahan, dilakukan berdasarkan data yang diajukan pemerintah daerah dan diverifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menurut dia, karhutla termasuk bencana non-alam sehingga warga yang terdampak dapat memperoleh dukungan pemerintah sebagaimana korban bencana lainnya, dengan jenis bantuan disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan hasil asesmen yang telah dilakukan.
Dukungan tersebut, ujar dia, dapat mencakup bantuan bagi keluarga yang rumahnya terbakar, pemenuhan kebutuhan isi rumah, hingga pemberdayaan keluarga terdampak. Sementara itu, penanganan kesehatan warga yang mengalami gangguan akibat paparan asap dapat dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan.
Gus Ipul juga menyebutkan bahwa bayi yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat paparan asap karhutla dapat dipertimbangkan untuk menerima bantuan, sepanjang diajukan oleh pemerintah daerah.
“Selama itu diajukan oleh pemerintah daerah, akan sangat menjadi pertimbangan kita untuk memberikan bantuan,” ujarnya.
Ia mengatakan, Kemensos terus berkoordinasi untuk memperoleh informasi terbaru mengenai warga terdampak yang membutuhkan dukungan. Data tersebut diperlukan agar bantuan dapat disalurkan sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing keluarga.
Gus Ipul juga menegaskan dukungan bagi keluarga terdampak bencana itu diberikan sesuai hasil asesmen, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat yang mengalami dampak bencana mendapatkan bantuan yang diperlukan.
ANTARA
