Koresponden
BORNEONEWS, Tamiang Layang - Pemerintah Kabupaten Barito Timur menegaskan keseriusannya dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang sigap dan terukur. Usai mengukuhkan Tim Tanggap Bencana,…
BORNEONEWS, Tamiang Layang - Pemerintah Kabupaten Barito Timur resmi mengukuhkan Tim Tanggap Bencana sebagai garda terdepan dalam perlindungan masyarakat dari berbagai ancaman bencana, Sabtu, 7…
LKPJ bukan hanya laporan formal, tetapi harus menjadi instrumen evaluasi objektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah
Dengan melibatkan institusi TNI atau Polri, selain aspek teknis pengelolaan juga akan mendapatkan standar latihan fisik yang baik
Berdasarkan hasil rekapitulasi, total usulan pembangunan yang berhasil dihimpun mencapai 287 usulan dengan nilai anggaran sebesar Rp236.789.000.000
Kepala Diskominfops Barito Timur, Dwi Aryanto, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan pendampingan yang diberikan KP2KP Tamiang Layang
Pemerintah Kabupaten Barito Timur menunjukkan kepedulian dan empati mendalam terhadap musibah yang menimpa seorang warga Desa Janggo, Kecamatan Patangkep Tutui, yang hingga kini belum ditemukan sejak dilaporkan hilang.
Musrenbangcam Kecamatan Paku secara resmi dibuka oleh Asisten II Setda Barito Timur, Amrullah, yang mewakili Bupati Barito Timur, M Yamin
Usulan yang disampaikan desa-desa tersebut mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari pembangunan dan peningkatan infrastruktur, rehabilitasi sekolah dan Puskesmas Pembantu (Pustu), pengaspalan jalan desa, hingga bantuan bibit sawit, kakao dan tanaman produktif lainnya untuk mendukung ketahanan ekonomi masyarakat.
Peluncuran penerapan BLUD tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait, di antaranya perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Tengah, Forkopimda, staf ahli bupati, asisten Sekretariat Daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta para kepala puskesmas se-Kabupaten Barito Timur.
Kepolisian memastikan informasi dugaan pembegalan yang terjadi di RT 01 Desa Sarapat, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, dan sempat menghebohkan masyarakat adalah tidak benar alias hoaks. Kabar tersebut sebelumnya beredar luas melalui foto, video dan unggahan di media sosial hingga menimbulkan keresahan publik.
Musrenbangcam harus dimanfaatkan secara optimal agar usulan yang lahir benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan
Bupati Barito Timur M Yamin bersama Wakil Bupati Adi Mula Nakalelu mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin, 2 Februari 2026. Kegiatan tersebut juga dihadiri unsur Forkompinda Barito Timur.
BORNEONEWS, Tamiang Layang – Wakil Bupati Barito Timur, Adi Mula Nakalelu, meresmikan gedung kantor dan kastori Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Resort Pematang Karau, Kecamatan Pematang Karau,…
BORNEONEWS, Tamiang Layang - Pemerintah Kabupaten Barito Timur kembali menegaskan komitmennya dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Melalui skema Universal Health Coverage (UHC),…
Agung Novarianto menegaskan bahwa deklarasi komitmen tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat reformasi birokrasi di lingkungan Rutan Tamiang Layang. Menurutnya, pembangunan Zona Integritas tidak cukup berhenti pada dokumen dan seremoni, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku kerja sehari-hari.
Penyerahan bantuan dilakukan secara langsung oleh Kepala Rutan Kelas IIB Tamiang Layang, Agung Novarianto, didampingi Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan Junaidi, Pelaksana Harian Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Dhimas Calandra Anggita serta sejumlah pegawai, di ruang kunjungan tatap muka Rutan Tamiang Layang.
Ketiga Raperda tersebut masing-masing mengatur tentang Pengarusutamaan Gender, Pencegahan Perkawinan Usia Anak dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Mardianto mengatakan, penyampaian pemandangan umum dari enam fraksi pendukung merupakan bagian penting dalam tahapan pembentukan peraturan daerah. Pandangan tersebut, kata dia, menjadi cerminan sikap politik fraksi sekaligus masukan awal terhadap substansi raperda yang diajukan pemerintah daerah.
