Koresponden
Langkah strategis ini diambil sebagai upaya nyata pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pasokan gas melon bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan di seluruh wilayah kelurahan.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palangka Raya merilis data terbaru mengenai jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga kontrak di lingkungan pemerintah kota.
Zaini menjelaskan bahwa adaptasi teknologi dalam manajemen masjid mencakup berbagai aspek, mulai dari sistem pelaporan keuangan berbasis aplikasi hingga pendataan aset secara digital.
Sosialisasi program ini telah dimulai sejak pertengahan Februari dan kini memasuki tahapan krusial pendaftaran bagi putra-putri terbaik daerah.
Pemko Palangka Raya menyatakan bahwa proses pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintah setempat masih dalam tahap persiapan.
"Keberadaan PKK harus menjadi mitra strategis pemerintah yang mampu menyentuh unit terkecil dalam masyarakat, yakni keluarga, guna menciptakan ketahanan sosial yang kuat,"
"Sosok pengurus masjid dan marbot merupakan ujung tombak dalam menciptakan kenyamanan jemaah,"
"Kita ingin masjid tidak hanya makmur secara bangunan, tetapi juga memakmurkan jemaahnya,"
"Pemahaman mengenai ekonomi syariah sangat krusial dalam mendukung stabilitas ekonomi daerah,"
"Masjid memiliki potensi ekonomi keumatan yang sangat besar. Jika dikelola dengan prinsip syariah yang kuat, masjid bisa menjadi motor penggerak kesejahteraan bagi lingkungan sekitarnya, tidak hanya sebagai tempat ibadah ritual semata,"
Menjamin akses layanan dasar seperti kesehatan gratis dan pendidikan berkualitas bagi keluarga kurang mampu adalah langkah fundamental untuk memutus rantai kemiskinan antar-generasi di Kota Cantik.
Menurut Zaini, integrasi data sangat krusial agar tidak ada tumpang tindih dalam penyaluran bantuan sosial maupun program pemberdayaan ekonomi.
Sekda Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, menekankan pentingnya sinergi dan sinkronisasi program kerja di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dia menekankan bahwa larangan ini mengacu pada pedoman pencegahan korupsi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, menyatakan bahwa pengentasan kemiskinan tidak boleh hanya terpaku pada pemberian bantuan sosial yang bersifat konsumtif.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Palangka Raya, Amandus Frenaldy, mengimbau seluruh pekerja di wilayah setempat untuk berani melapor jika menemukan perusahaan yang tidak membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun ini.
Hal ini ditegaskan dengan kehadiran Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, dalam agenda Sosialisasi Surat Edaran Bersama (SEB) mengenai Dukungan Penyelenggaraan Informasi Geospasial pada Pemerintah Daerah.
"Dengan mengoptimalkan lahan-lahan potensial, pemerintah berharap ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah dapat dikurangi secara signifikan,"
"THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari atau H-7 sebelum hari raya berlangsung,"
Kehadiran prosesi ini dinilai mampu memberikan kesan mendalam sekaligus memperkuat marwah budaya setempat di mata publik
