Koresponden
Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Palangka Raya, Hasan Busyairi, mengatakan RP3KP memiliki peran penting sebagai arah pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dalam jangka panjang.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Ketua DPRD Palangka Raya, Subandi, menegaskan Perubahan APBD 2026 harus diarahkan pada program dan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, memperkuat…
Ruang Aman Asap tersebut berlokasi di Kantor DPW Partai NasDem Kalteng atau Rumah Restorasi,?Jalan Adonis Samad 8, Palangka Raya. Layanan mulai dibuka pada Jumat, 4 September 2026, pukul 16.00 WIB.
Subandi mengatakan penguatan BTT perlu menjadi perhatian dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Hal ini mengingat karhutla masih terjadi dan kabut asap kembali menyelimuti Kota Palangka Raya dalam beberapa hari terakhir.
Anggota Komisi II DPRD Palangka Raya, Khemal Nasery, mengatakan Kalampangan merupakan salah satu kawasan yang menjadi lumbung pangan bagi Kota Palangka Raya. Karena itu, kondisi petani di wilayah tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Menurut Khemal, petani tidak seharusnya dibiarkan bekerja sendiri ketika menghadapi persoalan yang dapat mengancam produktivitas pertanian. Pendampingan pemerintah diperlukan agar berbagai kendala di lapangan dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi.
Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kota Palangka Raya, Nenie Adriati Lambung, dan dihadiri Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, bersama jajaran DPRD dan Pemerintah Kota Palangka Raya.
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, mengatakan peningkatan anggaran tersebut harus dibarengi kesiapan pelaksanaan agar tidak berujung pada rendahnya realisasi anggaran maupun pekerjaan yang tidak optimal.
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, menyampaikan hal tersebut saat memberikan jawaban Pemko atas pemandangan umum Fraksi Perindo-PSI dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Rabu, 2 September 2026.
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, menyampaikan data tersebut saat memberikan jawaban Pemko atas pemandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Rabu, 2 September 2026.
Zaini mengatakan Pemko sependapat dengan Fraksi Gerindra bahwa penguatan penanganan karhutla harus dilakukan sejak tahap pencegahan. Langkah tersebut mencakup mitigasi, deteksi dini, patroli, pemantauan kawasan rawan, kesiapsiagaan personel dan masyarakat, pelayanan kesehatan hingga pemulihan pascabencana.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD murni tahun anggaran 2026 sebesar Rp5.367.135.927 atau sekitar Rp5,36 miliar. Kepala…
Zaini menjelaskan, RP3KP tidak hanya memuat visi pembangunan perumahan hingga 2045, tetapi juga menetapkan indikator konkret, di antaranya penurunan angka backlog perumahan, penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), pengurangan kawasan kumuh, serta pemenuhan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).
BTT merupakan pos anggaran yang disiapkan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan yang sifatnya tidak terduga dan mendesak sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Kota (Pemko) melalui Wakil Wali Kota Palangka Raya Achmad Zaini memastikan, peningkatan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak dilakukan dengan menambah…
Pemko Palangka Raya menegaskan setiap perubahan program dalam APBD 2026 harus berbasis evaluasi, memiliki alasan jelas dan target kinerja yang terukur.
Pemko Palangka Raya menegaskan APBD 2026 harus dikelola transparan, akuntabel dan diarahkan pada program prioritas yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Realisasi belanja APBD Palangka Raya hingga 31 Juli 2026 baru mencapai Rp496,5 miliar atau 40,46 persen dan menjadi dasar evaluasi dalam penyusunan Perubahan APBD.
Backlog rumah di Palangka Raya mencapai 36.265 unit dan 4.641 KK masyarakat berpenghasilan rendah belum memiliki hunian layak berdasarkan dokumen RP3KP 2026-2045.
Pemko Palangka Raya menargetkan pembangunan dan peningkatan 20-50 rumah layak huni per tahun, sementara backlog perumahan masih mencapai 36.265 unit.
