Pemko Palangka Raya Target Benahi 20-50 Rumah per Tahun, Backlog Masih 36.265 Unit
Pemko Palangka Raya menargetkan pembangunan dan peningkatan 20-50 rumah layak huni per tahun, sementara backlog perumahan masih mencapai 36.265 unit.
Koresponden
Pemko Palangka Raya menargetkan pembangunan dan peningkatan 20-50 rumah layak huni per tahun, sementara backlog perumahan masih mencapai 36.265 unit.
DPRD Palangka Raya mendorong pembahasan RP3KP 2026-2045 dilakukan matang agar mampu menjamin perumahan layak, terjangkau dan kawasan permukiman yang tertata.
Disdukcapil Kota Palangka Raya mengaktivasi IKD bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagai bagian dari perluasan layanan administrasi kependudukan berbasis digital.
Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Palangka Raya, Jati Asmoro, mengatakan terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat pemerintah daerah agar penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman saat kebakaran terjadi.
Perubahan APBD tidak boleh hanya menjadi penyesuaian angka dalam dokumen anggaran, tetapi harus memiliki dampak nyata terhadap masyarakat
BORNEONEWS, Palangka Raya – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kota Palangka Raya meminta Pemerintah Kota Palangka Raya memastikan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 mampu merespons…
Ketua Komisi I DPRD Palangka Raya, Mukarramah, mengatakan pemerintah daerah perlu memiliki basis data yang akurat mengenai kebutuhan rumah, kondisi kawasan permukiman, ketersediaan lahan, kebutuhan MBR, hingga perkembangan kawasan permukiman.
Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Kota Palangka Raya, Jati Asmoro, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Palangka Raya. Ia mengatakan fraksinya telah mencermati penyampaian Wali Kota Palangka Raya terkait sejumlah agenda strategis daerah.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem akan meluncurkan Rumah Aman Asap Karhutla di Rumah Restorasi NasDem, Jalan Adonis Samad, Palangka Raya, pada 4 September 2026.…
Juru Bicara Fraksi NasDem, Rana Muthia Oktari, mengatakan pertanyaan tersebut disampaikan sebagai bentuk perhatian fraksi terhadap efektivitas pengelolaan anggaran dan manfaat pembangunan yang diterima masyarakat.
Upaya pencegahan dan kesiapsiagaan harus diperkuat sejak dini, termasuk memastikan ketersediaan personel, sarana prasarana, sumber air serta perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak asap.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Fraksi NasDem DPRD Kota Palangka Raya menyoroti rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang diajukan Pemerintah Kota Palangka Raya, khususnya terkait peningkatan…
Juru Bicara Fraksi NasDem, Rana Muthia Oktari, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 DPRD Kota Palangka Raya, Selasa, 1 September 2026.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Palangka Raya, Dudie B. Sidau, dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Selasa, 1 September 2026.
Penyampaian pemandangan umum fraksi menjadi bagian penting dalam proses pembahasan kebijakan daerah
Penyerahan tersebut dilakukan oleh Wali Kota Palangka Raya diwakili oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palangka Raya,? Alman PakPahan. Dokumen yang diserahkan meliputi akta kematian almarhum Akhmad Rijani, Kartu Keluarga (KK), serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk istri almarhum, Wahidah.
Nenie menilai persoalan karhutla tidak hanya berkaitan dengan kebakaran lahan, tetapi juga berdampak terhadap citra Kota Palangka Raya sebagai kota cantik. Kabut asap yang berulang dinilai berpotensi menimbulkan stigma negatif bahwa kota tercemar akibat kualitas udara yang memburuk.
Kadinkes Kota Palangka Raya, Riduan, mengatakan pihaknya telah menyiapkan stok masker dan berencana kembali melakukan pembagian kepada masyarakat di sejumlah titik. Distribusi masker akan disesuaikan dengan wilayah kerja masing-masing puskesmas.