Koresponden
SP Mamut Menteng menilai kabut asap, pemadaman listrik dan kelangkaan BBM menambah beban perempuan di Kalimantan Tengah serta mendesak pemerintah memberi solusi konkret.
DPR RI menyatakan revisi UU Pemilu sebagai tindak lanjut Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 masih dalam tahap kajian dan belum masuk pembahasan.
DPRD Palangka Raya mengawal perkembangan revisi UU Pemilu dan Putusan MK agar masyarakat memperoleh informasi objektif serta tidak terjebak isu yang simpang siur.
DPRD Palangka Raya meminta normalisasi dan peningkatan sistem drainase diprioritaskan untuk mengurangi genangan, terutama saat intensitas hujan meningkat.
BI Kalteng mendorong UMKM menjadi penggerak ekonomi sekaligus pelestari budaya lokal dengan memperluas akses pasar melalui KKI 2026.
BI Kalteng mendorong UMKM binaan naik kelas melalui digitalisasi, perluasan pasar dan penguatan kapasitas usaha dalam rangkaian KKI 2026.
DPRD Palangka Raya mendorong dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran.
Sebanyak 11 UMKM binaan BI Kalteng tampil di KKI 2026. Sejumlah produk lokal bahkan telah menembus pasar Polandia, Belanda, Australia dan Bangladesh.
DPRD Palangka Raya meminta pengawasan kendaraan ODOL diperketat agar tidak mempercepat kerusakan jalan dan jembatan di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisaris Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., mengungkap angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan narkotika bukan lagi sekadar persoalan kriminalitas, tetapi telah menjadi ancaman global yang melibatkan jaringan kejahatan lintas negara.
Berdasarkan data Laboratorium Narkotika BNN periode 2025 hingga 12 Agustus 2026, sebanyak 1.716 dari 1.745 sampel cairan vape atau 98,3 persen terbukti positif mengandung narkotika atau New Psychoactive Substances (NPS).
Menurut Suyudi, perkembangan narkotika modern justru menunjukkan kecenderungan pada bentuk cair. Sejumlah jenis narkotika dan zat yang disalahgunakan beredar dalam bentuk cair sehingga membutuhkan kewaspadaan lebih tinggi dari masyarakat maupun aparat penegak hukum.
DPRD Kota Palangka Raya membawa berbagai aspirasi tersebut ke tingkat pemerintah pusat agar mendapatkan perhatian dan dukungan melalui program maupun kebijakan yang dapat membantu daerah.
Pembangunan infrastruktur memang menjadi kebutuhan penting, namun tidak boleh membuat persoalan keselamatan warga terabaikan. Berbagai persoalan di lapangan harus disampaikan secara utuh kepada pemerintah pusat agar mendapatkan perhatian dan dukungan yang lebih konkret.
Pembahasan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta pengembangan potensi atlet daerah.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian meliputi keselamatan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga pengembangan potensi atlet daerah.
Rana mengatakan kemampuan APBD Kota Palangka Raya masih terbatas, sementara aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang harus ditangani pemerintah daerah terus bertambah.
Juru Bicara Pemko Palangka Raya, Jesica Maria Fernanda, mengatakan Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin bersama Wakil Wali Kota Achmad Zaini telah mempersiapkan fasilitas berupa ruangan pelayanan oksigen di sejumlah puskesmas sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi dampak gangguan kualitas udara.
Ketua Bapemperda DPRD Palangka Raya, Khemal Nasery, mengatakan pertemuan tersebut menjadi momentum untuk menyampaikan secara langsung kondisi Karhutla di daerah sekaligus mendorong dukungan pemerintah pusat.
Penanganan tidak cukup hanya mengandalkan penindakan hukum, tetapi harus diperkuat melalui edukasi, rehabilitasi, pengawasan lingkungan, serta keterlibatan masyarakat.
