Banggar DPRD Palangka Raya Soroti Besarnya SILPA 2025
Faktor-faktor tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bersama agar pelaksanaan APBD ke depan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Koresponden
Faktor-faktor tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bersama agar pelaksanaan APBD ke depan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
}???????? r?X?~0?FM?d?c??Z}?yzp?H?S?a ??\@J???x??c]?G?PM?4D?x?G?!B<??PM?/?6?o\w??1?? ?(q?
BORNEONEWS, Palangka Raya – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya bersama Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya menyepakati, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang…
Berdasarkan data realisasi PAD yang disampaikan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mencatat capaian sebesar 90,72 persen, Dinas Perhubungan (Dishub) 69,82 persen, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) 0 persen, Dinas Perikanan 94,42 persen, BPKAD 99,09 persen, BPPRD 97,09 persen, serta Disparbudpora 69,87 persen.
Menurut Sudarto, tidak tercapainya target oleh sejumlah SKPD disebabkan oleh belum optimalnya pengendalian terhadap potensi daerah yang dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD).
Agenda utama rapat paripurna adalah penyampaian Laporan Badan Anggaran terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2025.
Kerja sama dan komunikasi antaranggota DPRD di berbagai daerah sangat penting untuk saling bertukar pengalaman dan informasi dalam menghadapi tantangan pemerintahan daerah.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota Komisi III DPRD Palangka Raya, Hasan Busyairi, menilai bahwa edukasi kepada masyarakat perlu diperkuat dalam menyikapi isu LGBTQ yang belakangan menjadi perhatian…
Sebelumnya, berdasarkan pembaruan terbaru, terdapat lima SPPG di Kota Palangka Raya yang ditutup sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Penutupan dilakukan karena adanya evaluasi dan perbaikan terhadap standar sanitasi serta pengelolaan limbah di fasilitas tersebut.
Subandi menyatakan bahwa, hubungan kerja sama antara DPRD Kota Palangka Raya dan DPRD Kota Banjarbaru perlu terus diperkuat agar kedua daerah dapat saling bertukar pengalaman dalam menyusun kebijakan pembangunan yang efektif.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Palangka Raya, Khemal Nasery, mengungkapkan bahwa Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kota Palangka Raya pada tahun…
DPRD Palangka Raya menyoroti daya tampung SMP yang belum seimbang dengan jumlah lulusan SD dan mendorong pemetaan kebutuhan pendidikan.
Sekretaris Komisi I DPRD Kalteng Pipit Setyorini mendorong percepatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan publik.
DPRD Banjarbaru membahas strategi pengelolaan anggaran bersama DPRD Palangka Raya setelah dana transfer daerah 2026 turun Rp349,98 miliar.
DPRD Banjarbaru berkunjung ke DPRD Palangka Raya untuk membahas strategi pengelolaan anggaran daerah pasca pemotongan TKAD.
DPRD Palangka Raya akan mengawal kebijakan harga acuan telur ayam ras Rp24 ribu per kilogram agar melindungi peternak tanpa membebani konsumen.
Fraksi Demokrat DPRD Palangka Raya meminta Pemko menjelaskan penyebab SiLPA 2025 sebesar Rp60,41 miliar serta memperbaiki tata kelola aset daerah.
Praktisi hukum Kalteng, Dr. Ari Yunus Hendrawan, menilai pelaku pembunuhan tiga polisi saat penggerebekan narkoba di Katingan harus dihukum maksimal.
DPRD Palangka Raya menilai pemadaman listrik bergilir menjadi beban baru bagi masyarakat karena mengganggu aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik.
DPRD Palangka Raya meminta distribusi dan ketersediaan BBM untuk masyarakat diprioritaskan agar aktivitas ekonomi dan pelayanan publik tetap berjalan lancar.