Mendadak Tes Urine Pegawai dan WBP Lapas Sampit, Hasilnya....
Tes urine dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sampit sebagai langkah komitem zero narkoba dan dilakukan secara mendadak.
Tes urine dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sampit sebagai langkah komitem zero narkoba dan dilakukan secara mendadak.
usanty, kurir sabu di Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit,?Kabupaten Kotawaringin Timur dijatuhi vonis selama 6 tahun penjara.
Anggota Fraksi Golkar DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), H. Abdul Kadir meminta agar data penerima bantuan sosial diperbaiki
Fraksi Partai Gerindra dan PKB DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) secara tegas mengatakan, koalisi mereka untuk membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD itu sudah berakhir.?
Anggota Fraksi PDI Perjuangan? DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Paisal Darmasing meminta agar harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng yaitu Rp 11.500 per liter dikawal.
Baru-baru ini DPRD Katingan melakukan kaji banding ke DPRD Kalteng dalam rangka persiapan pembentukan perda bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.
Dengan adanya BUMDes ini tentunya sangat membantu ekonomi daerah tersebut secara tidak langsung.
Meski begitu, Riskon yakin seluruh anggota Bapemperda mempunyai pandangan yang sama dan kompak dalam menjalankan tugas tersebut. Ini juga sudah ditunjukkan dalam kiprah Bapemperda selama ini.?
Proses demokrasi itu kata dia acuannya diantaranya tata tertib, aklamasi, pemungutan suara atau puting, sehingga tidak ada kaitan dengan hukum, baik itu secara formil maupun materil
Mantan Ketua DPRD Kotawaringin Timur, HM Jhon Krisli menilai internal DPRD Kotim tidak kondusif lagi.
Mantan Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) HM Jhon Krisli turut mengkritik keras pola penyusunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).?
DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyebutkan tidak pernah merasa meninggalkan PDIP ataupun Demokrat.
Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Rinie Anderson meminta agar kasus kekerasan pada anak dan perempuan jangan lagi terjadi di Kabupaten Kotim.
Reposisi alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD Kotawaringin Timur memberikan ruang besar bagi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Fraksi PKB DPRD Kotawaringin Timur meminta agar pergantian antar waktu (PAW) anggotanya bisa segera dilaksanakan.
Paripurna pengesahan reposisi AKD sudah disahkan, dan dinilai koalisi 5 fraksi benar secara aturan.? Berbeda dengan fraksi PDIP, mereka justru mengklaim tindakan itu cacat secara hukum.
Setelah Fraksi PDIP ditinggalkan, alat kelengkapan dewan DPRD Kotawaringin Timur tetap disahkan.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tidak mengakui hasil reposisi alat kelengkapan DPRD yang sudah disahkan pada Selasa, 15 Februari 2022.
Paripurna pengesahan alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD Kotawaringin Timur, berlangsung alot. Bahkan paripurna sempat 2 kali diskor.
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Koperasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Hatantiring Menggatang Utus, Desa Luwuk Bunter, Kecamatan Cempaga merupakan satu-satunya lembaga keuangan mikro di Kalimantan.