Penyederhanaan Regulasi Jalan Kemakmuran Rakyat
Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia harus bergerak cepat dalam menanggulangi resesi ekonomi seiring melambatnya perekonomian secara global
Penulis Opini
Non-Jabatan
363 berita
Tulisan Penulis Opini
Pro Kontra Penerapan Omnibus Law dan Solusinya
Secara garis besar, Omnibus Law merupakan payung hukum yang memiliki fungsi untuk menstandarisasi poduk hukum bermasalah di beberapa kebijakan sektoral seperti pembangunan ekonomi dan investasi
Memahami Apa Itu Gagasan Omnibus Law
Omnibus law lebih dikenal dengan istilah omnibus bill dalam pembuatan regulasi, dengan membuat satu undang-undang baru untuk mengamandemen beberapa undang-undang sekaligus
Revisi UU Otonomi Khusus Papua untuk Percepat Pembangunan
Dengan adanya berbagai masalah di Papua akhir-akhir ini terutama aksi kerusuhan yang sempat terjadi dibeberapa tempat di Papua pada 2019, mendorong otonomi khusus di Papua perlu dievaluasi
Analisis Situasi Menjelang Pilkada Serentak 2020
Situasi lain yang harus dicermati menjelang Pilkada serentak 2020 adalah residu tensi politik Pilpres 2019 yang hingga saat ini nampak masih terjadi
Dampak Positif Penyusunan RUU Omnibus Law Ciptakan Lapangan Kerja
Omnibus Law secara khusus akan memperbaiki setiap regulasi bidang ekonomi yang meliputi investasi, pajak, pembangunan dan ketersediaan lapangan pekerjaan
Omnibus Law: Solusi Percepatan Ekonomi Pemerintahan Jokowi
Omnibus Law secara khusus akan membenahi setiap regulasi di bidang ekonomi yang meliputi investasi, pajak, pembangunan, dan ketersediaan lapangan pekerjaan
Refleksi di Tahun Cantik
Bagaimana kalau kita awali tahun baru ini dengan kasih sayang dan kedamaian. Untuk mulai menyemainya, usahlah kita bersoal tentang perbedaan. Melainkan mari sejenak melakukan perenungan reflektif tentang apa yang sudah terjadi kemarin.
Pilkada 2020: Anak Muda Menuju Gerbang Pemimpin di Daerah
Pelaksanaan pesta demokrasi ini mengacu UU tentang Pilkada Serentak Tahun 2015
Operasi Lalu Lintas Perlu Diintensifkan
Selama pelaksanaan operasi pemeriksaan kelengkapan kendaraan ini, situasi lalu lintas di jalan jalan raya tidak semrawut dan macet
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2020
Perang dagang yang diciptakan Trump ternyata berdampak buruk bukan hanya pada ekonomi Cina, tapi juga ekonomi AS
Kepastian Regulasi Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi
Saat ini perusahaan Cina lebih memilih ke Vietnam, Kamboja, Myanmar, Thailand dan Malaysia dari pada Indonesia
Kedaulatan NKRI di Papua Harus Dibangun di Dunia Internasional
Kelompok separtis selalu berupaya meyakinkan dunia internasional jika telah terjadi kesengsaraan yang menimpa orang asli Papua dan mengarahkan isu adanya kolonialisme modern yang dilakukan Pemerintah Indonesia
UMP 2020: Perlu Disyukuri Ada Kenaikan di Tengah Ancaman Resesi Ekonomi Global
Besaran kenaikan UMP/K 2020 dinilai kalangan pengusaha akan memberatkan di tengah kondisi perekonomian yang masih melambat, karena kenaikan upah tidak diikuti dengan peningkatan kinerja dan hasil produksi
Kelangkaan BBM dan LPG 3 Kg Jangan Dipandang Remeh
Adanya disparitas harga antara LPG subsidi dengan non-bersubdisi, meski kuota volume LPG 3 Kg sejak diberlakukannya konversi minyak tanah ke BBG di 2007 terus mengalami peningkatan hingga saat ini
Ayo Dukung Pemerintah Lawan Gugatan Uni Eropa ke WTO
Larangan ekspor biji nikel Indonesia yang dimajukan ini telah menjadi ancaman bagi industri baja kawasan Eropa, sehingga pihaknya kemungkinan akan melayangkan gugatan ke WTO
Indonesia Tidak Pernah Menganeksasi Papua
Mayoritas generasi muda Papua sudah mulai menyadari bahwa Papua adalah bagian sah Indonesia, karena Indonesia adalah Papua dan Papua adalah Indonesia
Arti Tanda Segitiga Berisi Angka Pada Kemasan Plastik
Plastik merupakan salah satu kemasan yang banyak digunakan karena dapat menjadikan hidup manusia lebih mudah. Penggunaan plastik tidak pernah lepas dari kehidupan manusia hampir kegiatan manusia.
Pembenahan BUMN: Solusi Menambah Penghasilan Negara
Beberapa BUMN diketahui terlalu jauh mengembangkan bisnis mereka di luar bisnis inti (core business) melalui anak usaha dan tidak fokus pada keuntungan
OPM dan Hari HAM Internasional
OPM dan para simpatisannya sudah tidak layak untuk mempermasalahkan pelanggaran HAM di Papua, karena sudah ada komitmen kuat dari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin untuk menyelesaikan masalah Papua