Calon Anggota Polri Terbukti Praktik KKN Didiskualifikasi
Peserta calon anggota Polri yang terbukti melakulan praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) bakal mendapat sanksi berupa diskualifikasi.
Koresponden
Peserta calon anggota Polri yang terbukti melakulan praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) bakal mendapat sanksi berupa diskualifikasi.
Menanggapi pertanyaan Ramadhan itu, Kombes Pol Tommy Wibisono menjawab sekaligus membesarkan hati agar peserta tetap percaya diri.
Karo SDM Polda Kalteng, Kombespol Tommy Wibisono menyampaikan, beberapa pesan kepada calon anggota Polri yang ingin lulus seleksi hingga tahap akhir.
Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Tengah (Kalteng) mendata ada sebanyak 1768 pendaftar yang mengikuti seleksi calon anggota Polri melaui Polda Kalteng di tahun 2019 ini.
Ribuan calon anggota Polri pagi ini, Minggu (24/3/2019), mengikuti pengucapan sumpah dan penandatanganan pakta integritas di halaman Polda Kalimantan Tengah (Kalteng).
Untuk menambah kualitas ekonomi masyarakat, pemerintah pusat membuat program perhutanan sosial.
Menyambut Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-55, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Kasongan, menggelar penanaman pohon dan penghijauan.
Berdasarkan hasil rapat pleno, Kamis (21/3), Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menduduki peringkat pertama juga pemilih pindah, yakni sebanyak 12.055 orang.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengalokasikao hutan seluas 1,5 juta hektarf untuk program perhutanan sosial.
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah mencatat alokasi program perhutanan sosial mencapai 1,5 juta hektare.
Pemerintah Pusat menerapkan program menarik agar masyarakat bisa meningkatkan kesejahteraan dengan mengelola hutan, yakni program Perhutanan Sosial.
Salah satu program unggulan Pemerintah Pusat agar masyarakat bisa meningkatkan kesejahteraan melalui pengelolaan hutan adalah Perhutanan Sosial.
Gubernur menyebut, TAPD tidak perlu memusingkan masalah anggaran mengingat uang yang tersebut adalah milik masyarakat.
Dia meminta kepada masyarakat agar mencari tanah di kawasan Bukit Tengkiling Palangka Raya. Tanah di sana saat ini masih murah, nanti kalau jadi pusat pemerintahan harga tanahnya pasti akan sangat mahal.
Gubernur telah menginstruksikan kepada TAPD (Tim Anggaran Pelaksana Daerah) untuk mengkaji kemungkinan tersebut.
Peringatan Sugianto ini adalah salah satu bentuk kecintaan dan rasa hormatnya terhadap pahlawan tanpa jasa yang berperan besar mencerdaskan anak-anak di Kalteng.
Diharapkan, dengan dana tersebut bisa memudahkan BKKBN untuk mengatasi permasalahan di Kalteng, khususnya permasalahan penyakit stunting dan mengurangi laju pertumbuhan penduduk
Plt Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, Dwi Listyawardani mengingatkan instansi terkait dan lintas sektor agar terlibat dalam menyukseskan program KB.
Untuk menyukseskan program keluarga berencana di Provinsi Kalimantan Tengah, pemerintah pusat telah mengucurkan dana hingga puluhan miliar.
Gubernur Sugianto Sabran mengaku optimistis pembagunan keluarga dan masyarakat di Kalimantan Tengah bisa lebih berkualitas.