Dewan Pengurus Cabang (DPC) dan Pengurus Anak Cabang (PAC) Asosiasi Badan Musyawarah Desa Nasional (ABPEDNAS) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) Selasa, 10 November 2020 resmi dikukuhkan. Bertempat di aula Bappeda, pengukuhan dihadiri oleh Bupati Kotawaringin Barat Hj. Nurhidayah/?
Selasa, 10 November 2020?menjadi hari bersejarah bagi bangsa Indonesia di mana hari ini diperingati sebagai hari Pahlawan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) meningatkan pengelola wisata untuk memperketat penerapan protokol kesehatan.
Plt Gubernur Kalteng, Habib Ismail bin Yahya teruws mengingatkan generasi muda saat ini agar selalu menghormati jasa pahlawan.
Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masyarakat di pedesaan sangat tergantung pada kondisi sarana dan prasarana jalan yang baik.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) bersama Pemerintah Kabupaten Barito Utara melakukan uji tes ketahanan dan kekuatan?Jembatan Muara Teweh - Jingah, Sabtu, 24 Oktober 2020.
Selain pendidikan, prajurit TNI juga gencar melakukan sosialisasi adanya bahaya narkoba dan narkotika
?Polri?membeberkan percakapan Whatsapp grup Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Medan.?Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, dalam percakapan itu terungkap ada skenario ingin membuat Indonesia rusuh seperti tahun 1998.?
?UU Cipta Kerja ?yang telah disahkan pada Senin 5 Oktober 2020 menuai pro dan kontra. Menanggapi hal tersebut, pada Rapat Tingkat Menteri tanggal 11 Oktober 2020 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Menteri LHK menyampaikan langkah-langkah tindak lanjut implementasi UUCK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Kapolres Kotawaringin Barat, AKBP Andi Kirana baru 2 bulan menjabat. Dan sudah dimutasi berdasarkan Telegram Kapolri terbaru. AKBP Andi Kirana baru saja menjalani sertijab pada 18 Agustus 2020 lalu.
Perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT?Mirza Pratama Putra (PT MPP) di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, membantu perbaikan?jalan serta jembatan di Desa Sungkup dan Sumber Cahaya, Kabupaten Lamandau.
Ada sejumlah manfaat krusial dari inti plasma perkebunan.
Forum Media Asia, Voice of Press (V.O.P) belum lama ini untuk pertama kalinya diadakan secara online dengan tujuan untuk berbagi cara mengatasi pandemi COVID-19 secara lebih praktis dan damai.?
Kepala Desa Mekarmulya,?Herlangga Tri Atmaja SH, mengunjungi Kantor CSR PT. Sawit Sumbermas Sarana Tbk. di gedung CBI Group Jalan H. Udan Said Pangkalan Bun, Selasa 29 September 2020.
Menurutnya, perkara yang menimpa kliennya bukan perkara dugaan korupsi melainkan kasus administrasi.
Pengamat ?Kehutanan Sadino menilai prasyarat pengakuan masyarakat hutan adat (MHA) secara hukum berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35 Tahun 2012 sangat berat dan membebani masyarakat adat yang belum terdaftar. Tertera dalam keputusan tersebut, persyaratan komunitas MHA salah satunya adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosia, dan hukum.
Ketiadaan ?hukum yang dapat mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat adat di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Hal ini dapat menyebabkan persoalan klaim atas wilayah adat termasuk hutan adat. Karena itu, kehadiran Undang-Undang Masyarakat Adat sangat dinanti.
Pengakuan ?atas wilayah adat, termasuk hutan adat, harus melalui koridor hukum bukan atas klaim semata. Untuk itu polemik atas klaim hutan adat di Desa Kinipan, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, juga harus diselesaikan berdasarkan koridor hukum.
Negara mengakui keberadaan masyarakat hukum adat. Keberadaan masyarakat hukum adat dijamin konstitusi. Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan@Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undan?.
Penetapan hutan adat melalui proses, di antaranya identifikasi, verifikasi, dan validasi kemudian dapat direkomendasikan untuk diumumkan pada masyarakat bahwa layak ditetapkan sebagai masyarakat hukum adat.
