Tag
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Tengah kembali menegaskan urgensi pengawasan terpadu terhadap aktivitas keuangan ilegal, menyusul tingginya jumlah entitas yang telah dihentikan atau diblokir dalam delapan tahun terakhir.
Upaya pemberantasan aktivitas keuangan ilegal di Kalimantan Tengah kembali diperkuat. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah menggelar rapat koordinasi satgas pemberantasan aktivitas keuangan ilegal atau satgas pasti semester II Tahun 2025 di Palangka Raya.
Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Provinsi Kalimantan Tengah mencatat sebanyak 67 pengaduan hingga Juni 2025.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan di Indonesia. Tugas dan fungsi OJK diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUPSK.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Kalimantan Tengah mencatat sebanyak 74 pengaduan terkait aktivitas keuangan ilegal hingga Juli 2024.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Kalteng, Sri Widanarni mengingatkan dampak buruk aktivitas keuangan ilegal.?
