Tag
Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Idris Laena mengatakan sependapat dengan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Saldi Isra yang menyatakan bahwa amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tak mungkin dilakukan.
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Idris Laena menilai rencana dilakukannya amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di saat bangsa Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 merupakan langkah tidak tepat dan gegabah.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan amendemen atau usulan perubahan terhadap Undang Undang Dasar 1945 bisa saja dilakukan dengan kembali menghidupkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), tetapi posisi presiden sebagai mandataris MPR tidak bisa diberlakukan lagi.
