DPRD Barito Timur Rapat Kerja Bahas Pertanggungjawaban APBD 2019
Dari rapat kerja bersama eksekutif? terungkap adanya sisa lebih perhitungan anggaran atau Silpa APBD 2019 sebesar Rp 70 miliar.
Tag
Dari rapat kerja bersama eksekutif? terungkap adanya sisa lebih perhitungan anggaran atau Silpa APBD 2019 sebesar Rp 70 miliar.
Sekretaris Fraksi Golkar, Abdul Kadir mempertanyakan apakah bupati bisa dipastikan hadir saat rapat paripurna yang dijadwalkan ulang tersebut
Fraksi Pendukung DPRD Gunung Mas menyetujui rancangan peraturan daerah atau raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD tahun 2019 dibahas lebih lanjut.?
Penjabat Sekda Pulang Pisau Saripudin menyambut baik realisasi APBD tahun anggran 2019 yang mengalami peningkatan. Kendati demikian, ia berharap semua SOPD segera merealisasikan seluruh kegiatan mengingat waktu mendekati akhir tahun 2019.
Pemerintah Daerah perlu melakukan penataan prioritas program yang benar-benar penting dalam rangka penyelarasan anggaran yang sepadan dengan keuangan daerah.
Tiga catatan tersebut disampaikan setelah mencermati dan mempelajari pidato Pengantar Bupati tentang Rancangan APBD Barito Utara TA 2019 pada Sidang Paripurna sebelumnya.
Misalnya masalah jalan rusak di Kecamatan Lahei, Kecamatan Lahei Barat, Kecamatan Teweh Timur, jembatan terancam putus, keterbatasan pelayanan dasar kesehatan kekurangan tenaga medis dan paramedis.
Fraksi PDI Perjuangan menyoroti jumlah tenaga honorer atau kontrak di instansi pemerintah yang selalu bertambah setiap tahun. Ini jelas bertentangan dengan upaya untuk menekan birokrasi yang kian gemuk, lamban, dan makan biaya.
Bupati berharap, sinergitas Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan DPRD mempercepat pembangunan di Bumi Iya Mulik Bengkang Turan.