Tag
Penyelenggaraan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak di Kabupaten Barito Selatan terancam ditunda. Penyebabnya, pelaksanaan pilkades tidak diperbolehkan menggunakan APBDes.
Hal itu juga sesuai Permendagri Nomor 65/2017 serta Perda Barsel Nomor 9 Tahun 2018
Saat ini terdapat desa di Kabupaten Seruyan yang masih tergantung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes. Mestinya Pendapatan Asli Desa atau PADes mampu menyokong APBDes itu sendiri.
BORNEONEWS, Sampit - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) meminta kepada seluruh pemerintahan desa dan badan pengawas desa (BPD) di daerah ini agar segera menyusun perencanaan desa 2020…
Karena sesuai peraturannya jika ingin mecairkan dana desa harus merampungkan APBDes
Bupati Kotim juga meminta kepala desa agar melaksanakan program untuk kemajuan desa. Jangan malah untuk kepentingan pribadi.
APBDes 2019 di Sukamara mencapai Rp 83,9 miliar lebih. Rinciannya, total pagu DD sebesar Rp 35,3 miliar, ADD sebesar Rp 47,6 miliar, pagu pajak sebesar Rp 495,8 juta, dan retribusi Rp 416,1 juta.
Adapun pagu anggaran Desa Sungai Damar, yakni dari Dana Desa (DD) sebesar Rp 1,8 miliar, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 2,3 miliar, pajak Rp 10 juta, dan retribusi sebesar Rp 8 juta.
Adapun pagu anggaran Desa Sungai Pasir yakni Dana Desa (DD) sebesar Rp 1,9 miliar, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 2,5 miliar, pajak Rp 21 juta, dan retribusi sebesar Rp 17 juta.
APBDes Desa Sei Raja tahun ini hanya Rp 2.119.664.809,51 saja, paling rendah jika dibandingkan desa lainnya.
Proses pencairan anggaran pendapatan dan belanja desa 2019 masih belum bisa dilakukan. Mengingat ada tahapan untuk proses pencairan yang perlu dilakukan.
Kriteria tersebut memengerahui dana yang akan diterima setiap desa. Dan memang sebagaimana yang ditetapkan pemerintah pusat.
Pgu anggaran Desa Cabang Barat terdiri dari, Dana Desa (DD) sebesar Rp 2 miliar, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 2,6 miliar, pagu pajak sebesar Rp 24 juta, dan retribusi daerah sebesar Rp 20 juta.
Untuk total pagu DD tahun 2019 ini sebesar Rp 35,3 miliar lebih, ADD sebesar Rp 47,6 miliar lebih, dan pagu pajak sebesar Rp 495,8 juta serta retribusi mencapai Rp 416,1 juta lebih.
Setelah APBDes dari semua desa rampung baru proses pencairan bisa dilakukan.
Total APBDes di Kabupaten Sukamara tahun ini mencapai Rp 74,5 miliar, untuk 29 desa.
Peraturan bupati terkait teknis pelaksanaan APBDes masih dievaluasi di Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.
APBDes hampir mencapai Rp 75 miliar. Dan itu akan diterima 29 desa di Sukamara.
BORNEONEWS, Tamiang Layang - Inspektorat Kabupaten Barito Timur hingga saat ini terus mengawasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang bersumber dari APBD maupun APBN. Kepala…
BORNEONEWS, Kuala Kurun- Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Gunung Mas Koswara, menyatakan bahwa dirinya tidak akan mentoleransi pelanggaran hukum terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja…
