Presiden Beri Sinyal Segera Tarik Aset Negara yang Dikuasai Swasta
Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal dirinya bakal segera menarik aset-aset negara yang saat ini dikuasai oleh swasta.
Tag
#Aset Negara
Wamenkeu Minta Aset Negara Rp11.454 Triliun Dioptimalkan
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta aset negara yang kini mencapai Rp11.454 triliun dapat dioptimalkan secara inovatif dan kreatif sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
Kemenkeu Optimalisasi Aset Negara Rp1.000 Triliun saat Ibu Kota Pindah
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengoptimalisasi aset negara senilai Rp1.000 triliun di Jakarta saat ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur.
Ini Sasaran Pertama Pemprov Kalteng Dalam Menertibkan Aset Negara
Dengan komitmen kuat Pemprov Kalteng akan terus berupaya untuk melakukan penertiban aset milik Daerah ataupun milik Negara.
Terkait Penertiban Aset Negara, Pemprov dan Kejati Sudah Teken MoU
Kepala Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalteng, Nuryakin mengungkapkan, terkait dengan penertiban aset Negara yang dipakai oleh pejabat daerah, pihaknya sudah meneken Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepakatan dengan Kejati Kalteng.
Pemprov Harapkan Pejabat Memasuki Pensiun Atau Pindah Tugas Kembalikan Aset Negara
Pemprov Kalteng mengharapkan kepada para pejabat daerah yang telah memasuki masa pensiun atau yang dipindahtugaskan agar mengembalikan aset Negara yang dipakai.
KPK Selamatkan Aset Negara di Maluku Capai Rp 1 Triliun
Tata kelola tentang aset merupakan salah satu program KPK, yaitu penertiban aset negara dan daerah, upaya tersebut penting karena yang dilakukan khususnya pencegahan korupsi
Kajati Kalteng Imbau Segera Kembalikan Aset Negara?
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalteng, Mukri mengimbau para pihak yang masih menguasai aset negara untuk segera mengembalikan.
Pemkab Pulang Pisau dan Kejari Tandatangani MoU dan SKK Pemulihan Aset Negara dan Optimalisasi Pendapatan Daerah
Sekda Fahrizal Fitri mengatakan terdapat 8 indikator tata kelola pemerintahan daerah yang masuk dalam Rencana aksi koordinasi dan supervisi pencegahan dan MCP KPK
Penuhi Panggilan Bareskrim, Bupati Kobar: Jalankan Tugas Sesuai Sumpah Jabatan untuk Pertahankan Aset Negara
Ada sekitar 12 pertanyaan yang diajukan penyidik Barsekrim kepada Bupati Kobar
Kejaksaan Tagih Aset Negara Yang Dibawa 16 Mantan Anggota DPRD Barito Utara
Sebanyak 16 mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara (Barut), periode 2009–2014 hingga saat ini masih belum kembalikan aset. Padahal, surat pemberitahuan penarikan…