Tag
Dalam upaya memperkuat pengamanan aset tanah di Palangka Raya, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan)?Sumarsono, melalui Kepala Bidang Pertanahan?Esti Sih Devitasari, telah meluncurkan inovasi baru berupa Sistem Pengamanan Aset Tanah, dikenal sebagai Simantan.
Penyidik Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, Sumatera Barat kembali melakukan penyitaan aset rumah kontrakan tersangka AA di Kelurahan Meruya Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat, Sabtu, terkait kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasaman Barat tahun anggaran 2018-2020.
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, secara bertahap akan sertifikatsi aset tanah.
Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, M Sriosako mengimbau kepada masyarakat khususunya di Kalteng agar tidak tergiur untuk menjual aset lahan dan tanah yang dimilki meski ditawar dengan harga yang tinggi.
Secara perinci, 49 bidang tanah tersebut terdiri atas 44 bidang tanah seluas 251.992 meter persegi di Perumahan Lippo Karawaci, Kelapa Dua, Tangerang, Banten, dan tanah seluas 3.295 meter persegi di Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 108, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan
Dari 17.436 bidang tanah ini ada 5.286 dengan kondisi sudah bersertifikat dan 12.150 yang belum bersertifikat
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono mengatakan bahwa tim pelacak aset kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya saat ini tengah melacak aset-aset milik tersangka Benny Tjokrosaputro.
Formulir tersebut memuat daftar permohonan secara kolektif yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu dan camat serta sket bidang tanah dikuasai oleh pemohon yang berada dalam kawasan hutan
Wali Kota diminta untuk menunjuk SOPD yang bertugas untuk memberikan bimbingan teknis kepada kepala desa dan masyarakat dalam pengisian formulir, penandaan batas di lapangan, pengambilan koordinat, pengumpulan bukti pendukung.
Kota Palangka Raya harus memenuhi sejumlah tahapan untuk mendapatkan alokasi Tanah Obyek Reforma Agraria yang menjadi program nasional.
Sebanyak 38 ribu lebih kawasan eksisting dan non eksisting di Palangka Raya dialokasikan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria.
Lokasi Tanah Obyek Reforma Agraria yang berasal dari kawasan hutan yang akan dilepaskan seluas 4,1 juta hektare secara nasional harus diarahkan untuk hal-hal penting ini.
