Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah Merupakan Amanat UU
RTKD ini merupakan indikatif yang digunakan untuk pembinaan ketenagakerjaan seluruh sektor ekonomi dan unit teknis ketenagakerjaan
Tag
#Baritoutara
Asisten Setda Barito Utara: Masalah Ketenagakerjaan Masih Cukup Komplek
Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2018 tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun menjadi 5,28 persen dibandingkan tahun lalu 5,34 persen
Pemkab Barito Utara Susun Rencana Tenaga Kerja Daerah 2019 - 2023
Ekspose ini dibuka Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra, Masdulhaq
Pemkab Barito Utara Peringati HUT ke 20 Dharma Wanita Persatuan
HUT tahun ini mengangkat tema 'Optimalisasi Kinerja DWP sebagai Mitra Strategis Pemerintah untuk suksesnya Pembangunan Nasional
Masyarakat Diimbau Lakukan Pengawasan Pasca Penutupan Lokalisasi Lembah Durian
Satpol PP dan Damkar agar bekerja sama dengan Polres Barito Utara untuk melakukan pengawasan dan penertiban
Pemkab Barito Utara Resmi Tutup Lokalisasi Prostitusi Lembah Durian
Penutupan ini ditandai dengan penandatanganan deklarasi Pemkab Barito Utara bebas lokalisasi prostitusi di halaman kantor bupati
Deklarasikan Penutupan Lokalisasi Lembah Durian di Barito Utara
Dalam penutupan lokalisasi Lembah Durian, wanita tuna susila (WTS) yang terdata 160 orang dengan pemilik wisma 29 orang
Diskominfosandi Barito Utara Ikuti Monev PPID
BORNEONEWS, Muara Teweh – Pihak Dinas Komunikasi , Informatika dan Persandian atau Diskominfosandi Barito Utara mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi…
Bukan Karena Unsur Kesengajaan, PH Terdakwa Kasus Korupsi Pembangunan Jalan Barito Utara Ajukan Pledoi, Ini Isinya
Merasa kasus tindak pidana korupsi pembangunan jalan penghubung Sei Rahayu I - Sei Rahayu, Kabupaten Barito Utara bukan karena unsur kesengajaan, penasihat hukum terdakwa Muhamad Sidik mengajukan nota pembelaan atau pledoi terhadap tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).
Kuasa Hukum Terdakwa Korupsi Pembangunan Jalan Barito Utara Nilai Tuntutan Hukuman oleh JPU Terlalu Berat
Tuntutan hukuman yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dalam persidangan kasus korupsi pembangunan jalan penghubung Sei Rahayu I Sei Rahayu, Kabupaten Barito Utara (Barut) dinilai terlalu berat.
4 Terdakwa Korupsi Proyek Jalan Sei Rahayu Barito Utara Dituntut Penjara
Para terdakwa dijerat Pasal 3 junto Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP
Kontingen Barito Utara Ikuti Semua Perlombaan Kemah ELY
Dalam kegiatan ini terjalin kebersamaan, kekompakkan dan kerja sama, sehingga apa yang menjadi tujuan dapat tercapai
Wakil Bupati Barito Utara Harapkan Penerima DIPA Optimalkan Kegiatan Sesuai Tupoksi
Khusus pekerjaan fisik atau belanja modal agar awal Desember 2019 sudah bisa mulai melaksanakan proses lelang sesuai harapan Presiden Joko Widodo
23 DIPA untuk Satker di Barito Utara Rp 198,6 Miliar
Kabupaten Barito Utara menerima 23 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk Satuan Kerja (Satker). Dari 23 DIPA ini Barito Utara menerima dana Rp 198,6 miliar lebih.
Infrastruktur Jalan dan Jembatan Masih Jadi Keluhan Masyarakat Barito Utara
Hal ini diketahui saat Anggota DPRD Barito Utara, Mulyar Samsi dan Mustafa Joyo Muchtar melaksanakan reses ke beberapa desa di Kecamatan Teweh Tengah
4 Formasi CPNS di Barito Utara Tidak Ada Pendaftar
Ke 4 formasi ini yakni dokter spesialis paru, spesialis THT, spesialis kandungan, dan spesialias saraf
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Barito Utara Gelar Stakeholder Meeting, Ini Tujuannya
Dinas Kearsipan dan Perputakaan Kabupaten Barito Utara melaksanakan stakeholder meeting di aula Kecamatan Teweh Tengah, Selasa, 26 November 2019.
Kapolres Harapkan Kerjasama Masyarakat Berantas Narkoba di Kabupaten Barito Utara
Kapolres Barito Utara, Ajun Komisari Besar Polisi (AKBP) Dostan Matheus Siregar menharapkan peran serta seluruh masyarakat dalam memberantas peredaran narkoba di Bumi Iya Mulik Bengkang Turan.
Pembuatan SKCK di Polres Barito Utara Meningkat, Untuk Apa?
Sepanjang beberapa bulan terakhir, jumlah masyarakat Kabupaten Barito Utara yang mengurus surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) di Polres Barito Utara terus mengalami peningkatan.
Fraksi Demokrat DPRD Minta Pemkab Barito Utara Maksimalkan Retribusi Rumah Potong Hewan
Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Barito Utara meminta pemerintah kabupaten untuk memaksimalkan pengelolaan retribusi rumah potong hewan.