4 Desa Masuk Kriteria Sangat Rawan Pilkades di Barito Utara
Ke 4 desa ini yakni Desa Muara Inu, Desa Lemo I, Desa Kandui, dan Desa Tanjung Harapan
Tag
Ke 4 desa ini yakni Desa Muara Inu, Desa Lemo I, Desa Kandui, dan Desa Tanjung Harapan
Dalam pendistribusian ini Wakil Bupati Barito Utara, Sugianto Panala Putra secara resmin melepas petugas dan logistik, Senin 11 November 2019
Karang Taruna merupakan organisasi swadaya masyarakat yang tumbuh dari oleh dan untuk masyarakat, sehingga kehadirannya harus memberi manfaat kepada masyarakat
Keberangkan anggota Karang Taruna ini dilepas Wakil Bupati Barito Utara, Sugianto Panala Putra yang ditandai dengan penyerahan pataka
Dalam pemulangan PSK ini Dinas Sosial Kabupaten Barito Utara telah berkoordinasi dengan dinas sosial di 4 provinsi
Pada kegiatan ini juga dilakukan pengibaran berndera, mengheningkan cipta dan pembacaan kata-kata bijak dari pahlawan yang telah gugur
Surat Suara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Barito Utara tahun 2019 yang akan dilaksanakan pada 12 November 2019 telah tiba di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD), Jumat, 8 November 2019.
Diharapkan seluruh program yang disepakati dalam rancangan APBD Barito Utara 2020 bisa terlaksana dengan baik dan maksimal
Juru Bicara Fraksi ARKS, Hasrat mengatakan Perda APBD merupakan sebuah peraturan yang sangat penting dan pedoman bagi pengunaan dana untuk pembangunan
Pilkades serentak akan dilaksanakan 12 November 2019 di 20 desa yang tersebar di : kecamatan
Pemerintah Kabupaten Barito Utara dituntut untuk cerdas dan kreatif dalam menghasilkan serta mengelola sumber-sumber pendapatan. Hal tersebut sebagai antisipasi pencapaian pendapatan yang telah ditargetkan pada RAPBD 2020.
Sebagai rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama eksekutif dan legislatif, APBD Kabupaten Barito Utara harus mencerminkan kondisi nyata dan disusun secara berkesinambungan dengan mengacu ke dokumen perencanan pebangunan nasional dan daerah.
Ke 5 indikator itu yakni ketepatan penyelesaian APBD, tingginya penyerapan APBD, ketepatan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah, kualitas opini pemeriksaan BPK dan perbaikan atas indeks persepsi korupsi
Catatan ini disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Iqbal Reza Erlanda pada sidang paripurna, Kamis 7 November 2019
Penilaian Adipura berdasarkan Perpres 97 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis di seluruh Indonesia, baik provinsi dan kabupaten/kota
Dalam penilaian ini lokasi pemantauan yakni pasar, jalan, sekolah, RSUD, terminal dan pelabuhan, hutan kota, TPA, dan perkantoran
Untuk mendukung kegiatan penilaian Adipura, DLH Barito Utara telah membagikan puluhan tong sampah di beberapa titik pantai
BORNEONEWS, Muara Teweh - Sesuai tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Barito Utara diketahui mulai 9 - 11 November 2019 akan memasuki masa tenang selama 3 hari. “Dalam masa…
Kehadiran Polri disetiap TPS adalah merupakan wujud dari hadirnya negara di tengai masyarakat
Apel ini dipimpin Wakapolres Barito Utara, Kompo Agus Dwi Suryanto dan dihadiri Wakil Bupati Barito Utara Sugianto Panala Putra, Wakil Ketua DPRD I, Permana Setiawan, dan unsur FKPD