Tag
Haikal dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa, menilai kedaulatan pangan tidak hanya berbicara mengenai ketersediaan pangan, tetapi juga tentang kemampuan negara memastikan pangan yang beredar memenuhi standar yang memberikan perlindungan dan ketenangan bagi masyarakat.
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa kebijakan implementasi kewajiban sertifikasi halal atau program Wajib Halal yang berlaku mulai Oktober 2026 merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat daya saing ekonomi halal nasional.
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan?program sertifikasi halal gratis (SEHATI) merupakan upaya mewujudkan perlindungan terkait kehalalan produk serta memacu daya saing usaha mikro dan kecil (UMK) di pasar domestik dan internasional.
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengatakan industri halal menjadi salah satu sektor penting yang menggerakkan perekonomian nasional.
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengungkapkan keberadaan label halal memberikan kenyamanan dan ketenangan kepada konsumen.
Dalam Kampanye Wajib Sertifikasi Halal 2024 di 1.000 titik se-Indonesia yang digelar pada Sabtu (18/3), Aqil menuturkan bahwa kewajiban bersertifikat halal merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat.
Aqil mengatakan untuk mencapai target capaian tersebut, BPJPH akan melakukan enam upaya percepatan. Pertama, pelatihan pendamping proses produk halal. Rencananya, pada Februari akan ada pelatihan bagi 30 ribu pendamping.
Pengurus Wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kalimantan Tengah memberikan rekomendasi bagi pelaku usaha mikro/kecil sesuai dengan kuotanya yaitu berjumlah 70 UMKM untuk mengikuti kegiatan?Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Rekomendasi itu diberikan sebagai?upaya bersama untuk memfasilitasi sertifikasi halal.
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama menyatakan sistem ketertelusuran produk akan memperkuat rantai nilai halal dan sistem halal di Indonesia.
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan LPPOM Majelis Ulama Indonesia menjalin sinergi dalam rangka fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Tahun 2020.
