BPK RI Audit Keuangan Seruyan, Perangkat Daerah Diminta Siapkan Dokumen Lengkap
Pemeriksaan ini menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan dan akuntabel.
Tag
Pemeriksaan ini menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan dan akuntabel.
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Tengah, Dodik Achmad Akbar, bersama jajaran melakukan kunjungan ke Rumah Jabatan Bupati Kapuas dan disambut langsung Bupati Kapuas M. Wiyatno, Selasa, 24 Februari 2026.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terpilih sebagai anggota lembaga audit eksternal PBB (United Nations Board of Auditors/UN BoA).
DPRD Kabupaten Barito Timur menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian hasil pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelamatkan keuangan negara dari kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp43,43 triliun selama semester II tahun 2024.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Entry Meeting Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024, Rabu, 16 April 2025.
Pemeritah Kabupaten (Pemkab) Pulang Pisau (Pulpis) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited tahun anggaran 2024, kepada Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kalimantan Tengah.
BORNEONEWS, Kuala Pembuang – Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah akan melakukan pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah…
Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) Periode 2024-2027 meminta agar proses pencalonan pimpinan badan pengawas keuangan (BPK) RI tidak berasal dari unsur politikus tetapi dari kalangan profesional.
BPK RI secara resmi telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kalteng Tahun Anggaran 2023 pada Rapat Paripurna DPRD Kalteng ke 3 Masa Persidangan II Tahun 2024, Senin sore, 27 Mei 2024.
Pemerintah Kabupaten Katingan untuk kesekian kalinya? kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalteng atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2023.?
Pemerintah Kabupateo?Seruyan, kembali ?meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023.
Pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar kegiatan entry meeting pemeriksaan terperinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023, di rumah jabatan bupati, Senin 6 Mei 2024.
Pj Bupati Kapuas Erlin Hardi telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2023 (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan di Kalimantan Tengah.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Kalimantan Tengah?(Kalteng) mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng terkait mandatory spending.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng berusaha memperkuat sinergi bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Kalteng.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan koordinasi sistem laporan keuangan bersama kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, di Jakarta, Rabu, 29 Maret 2023.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menjelaskan penyebab adanya kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meskipun meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) menekankan pentingnya komitmen Pemerintah Daerah (Pemda).
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Sugianto Sabran saat kegiatan penyerahan LHP?di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalteng, Rabu 18 Mei 2022.