Bupati Langkat Irit Bicara Seusai Ditetapkan KPK Jadi Tersangka Suap
Ketika ditanya penerimaan dugaan suap yang diterimanya, dia memutuskan tidak menjawab dan langsung masuk ke mobil tahanan KPK.
Tag
#Bupati Langkat
KPK Sebut Timses Bupati Langkat Dapat 85 Proyek Senilai Rp10,2 Miliar
Sebanyak 85 proyek tersebut terdiri atas 80 paket pekerjaan di Disdik Langkat senilai Rp9,5 miliar, serta lima paket pekerjaan di Disperkim Langkat senilai Rp748 juta.
KPK: Bupati Langkat Terima Rp3,5 M Terkait Kepsek hingga Seragam SD
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim (SAF) menerima gratifikasi sekitar Rp3,5 miliar terkait pengangkatan jabatan kepala sekolah (kepsek) tingkat sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP) hingga pengadaan seragam SD.
Bupati Langkat Nonaktif Terbit Perangin Angin Dituntut 9 Tahun Penjara
Terbit Rencana Perangin Angin adalah anak ke-3 dari enam bersaudara. Ia memiliki abang kandung bernama Iskandar Perangin Angin.
KPK kembali Tetapkan Bupati Langkat Nonaktif sebagai Tersangka
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan Terbit kali ini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan gratifikasi dan turut serta dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Langkat, Sumatera Utara.
Komnas HAM: Polisi Segera Tahan Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Ahmad Taufan Damanik mengatakan pihak kepolisian segera menahan delapan tersangka kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin.
Bupati Langkat Tuai Keuntungan Rp 177,5 Miliar dari Perbudakan
Terbit sepenuhnya memanfaatkan situasi akut para pecandu narkotika untuk memperoleh keuntungan dengan tidak membayar upah mereka sebagai tenaga kerja demi kepentingan bisnis pribadi miliknya.
LPSK Temukan 7 Dugaan Kasus Kerangkeng Langkat
LPSK berharap Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan membentuk tim yang terdiri atas kementerian dan lembaga untuk memastikan proses hukum ditindaklanjuti secara profesional dan tuntas.
Polri Temukan Barang Bukti Penganiayaan Kerangkeng Bupati Langkat
Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan barang bukti yang sudah diamankan berupa selang yang diduga dipakai untuk melakukan penganiayaan terhadap para penghuni kerangkeng
Komnas HAM: Bupati Langkat Akui ada Korban Meninggal di Kerangkeng
Anggota Komnas HAM lainnya Choirul Anam juga mengatakan bahwa Terbit mengakui ada korban meninggal kendati tidak menyebut jumlahnya.?"Tidak ngomong jumlah orang. Akan tetapi, ada yang meninggal, iya," ucapnya.
Bupati Langkat Bantah soal Kerangkeng Manusia di Rumahnya
Terbit mengaku tidak mempekerjakan orang-orang di dalam ruangan itu di perusahaan atau kebun sawit miliknya, tetapi dibina agar mereka memiliki keterampilan
LPSK: Ada 3 Dugaan Tindak Pidana Kerangkeng Bupati Langkat
LPSK juga menduga para korban diperkerjakan secara paksa dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Polda Sumut Tangkap Abang Kandung Bupati Langkat
Dalam kasus OTT itu Kapolda Sumut membantu tugas dari KPK. Penangkapan berlangsung pada Rabu (19/1) sekira pukul 20.00 WIB
Bupati Langkat Miliki Kekayaan Rp 85 Miliar
KPK telah menetapkan Terbit bersama lima orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa 2020 sampai 2022 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara
KPK Jelaskan Konstruksi Perkara yang Jerat Bupati Langkat
Lima tersangka lainnya, yaitu Iskandar PA (ISK) selaku Kepala Desa Balai Kasih yang juga saudara kandung Terbit dan empat pihak swasta/kontraktor masing-masing Marcos Surya Abdi (MSA), Shuhanda Citra (SC), Isfi Syahfitra (IS), dan Muara Perangin-angin (MR)
KPK Amankan Rp 786 Juta dari OTT Bupati Langkat dan Kawan-kawan
Muara kemudian menemui Marcos, Shuhanda dan Isfi di kedai kopi tersebut dan langsung menyerahkan uang tunai. Tim KPK langsung menangkap Muara, Marcos, Shuhanda, dan Isfi berikut uang ke Polres Binjai
KPK Tetapkan Bupati Langkat sebagai Tersangka
Ia mengemukakan setelah pengumpulan berbagai informasi disertai bahan keterangan dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut, KPK kemudian melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup.