Tag
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menata ulang aturan penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) mulai tahun anggaran 2025 guna meminimalisir pungutan yang dilakukan segelintir oknum di sekolah.
Ketua Komisi C DPRD Palangka Raya, Hasan Busyairi, telah meminta kepada Dinas Pendidikan Palangka Raya agar dapat mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan (BOSP) secara transparan, optimal, dan akuntabel.
Dinas Pendidikan bersama BKPSDM dan Inspektorat memberikan pelatihan kepada bendahara sekolah tentang teknis pelaksanaan dana BOSP.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengingatkan seluruh sekolah agar dapat memanfaatkan dengan baik penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tahun 2023.
Dana tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan sekolah, seperti pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah hingga membeli alat multimedia untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.
Menurutnya, semua pengeluaran yang memakai dana pemerintah harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Sebab itu peruntukan anggaran wajib digunakan sesuai tujuan dan aturan yang berlaku.
Sekretaris BKPSDM Palangka Raya, Fauzi Rahman dalam laporannya menyampaikan, Bimtek BOSP bagi Bendahara ini adalah upaya peningkatan pengelolaan dan pelaporan Dana BOSP.
