Kemenkeu Alokasikan Rp396 Triliun untuk DAU di 2023
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan sebesar Rp396 triliun untuk Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun 2023.
Tag
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan sebesar Rp396 triliun untuk Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun 2023.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hingga saat ini masih ada enam daerah yang terkena sanksi penundaan penyaluran dana alokasi khusus sebesar 35 persen.
Pemerintah Pusat menjatuhkan sanksi bagi Pemkab?Lamandau berupa penundaan penyaluran 35% Dana Alokasi Umum (DAU) setara dengan Rp 12,386 miliar.?
Penalti berupa penundaan penyaluran 35 persen DAU untuk Pemkab Lamandau disebabkan laporan rasionalisasi APBD untuk penanggulangan Covid-19 ditahap kedua sebesar Rp 44,8 miliar ditolak pemerintah pusat
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau akhirnya terkena penalti dari pemerintah pusat berupa penundaan penyaluran 35 persen Dana Alokasi Umum (DAU). Berdasarkan hitungan Badan Keuangan Daerah (BKD) kabaupaten Lamandau 35 persen DAU tersebut setara?Rp12,386 miliar.
Penyebab tertahannya DAU 35 persen atau senilai Rp 21 miliar karena belum memenuhi ketentuan rasionalisasi anggaran yakni 50 persen
Bupati Kotawaringim Timur, H Supian Hadi menegaskan dana alokasi umum (DAU) untuk Kotim terganjal dan hanya dapat 35 persen, akibat ogahnya DPRD Kotim memotong anggaran mereka sebesar 50 persen sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Penundaan terjadi karena salah satunya, sebagian pemerintah daerah atau pemda belum menyampaikan laporan APBD
BORNEONEWS, Kotawaringin Barat - Sama seperti tahun sebelumnya, kondisi keuangan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran (TA) 2017 diperkirakan bakal menurun. Karena itu, masing-masing…
BORNEONEWS, Nanga Bulik - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau mengklaim pengelolaan keuangan daerah yang taat azas, salah satu kunci Lamandau terhindar dari penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) dari…
BORNEONEWS, Kasongan - Buntut pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh Kementerian Keuangan untuk Kabupaten Katingan tahun anggaran 2016 sebesar Rp102 miliar, DPRD Katingan dinilai kecolongan. Letak…
BORNEONEWS, Sukamara – Wakil Bupati Sukamara, Windu Subagio memastikan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sukamara tetap menerima gaji meskipun ada penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU),…