DPRD Kotim Soroti Tingginya Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor
"Kami mengimbau masyarakat, baik pemilik kendaraan roda dua maupun roda empat, untuk segera memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor,"
Tag
"Kami mengimbau masyarakat, baik pemilik kendaraan roda dua maupun roda empat, untuk segera memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor,"
Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun meminta agar penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH tidak hanya menyasar sektor perkebunan kelapa sawit. Ia menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang juga beroperasi di kawasan hutan tanpa izin.
Menurut Rimbun, upaya untuk memberikan beasiswa ikatan dinas kepada dokter spesialis adalah langkah strategis dalam rangka menyiapkan tenaga kesehatan.
"Ini bukan hanya soal pembangunan, tapi menyangkut hak dasar masyarakat untuk menikmati fasilitas penerangan dan memperbaiki kualitas hidup mereka,"
BORNEONEWS, Sampit – Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Marudin berharap pejabat baru RSUD dr Murjani Sampit mampu meningkatkan profesionalitas dan kepekaan dalam memberikan pelayanan kepada…
Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Ariyandi, mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak menambah libur usai cuti bersama Idulfitri 1446 H. Ia menekankan pentingnya fokus bekerja dan memaksimalkan waktu kerja setelah libur panjang.
Wakil Ketua I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Juliansyah mengingatkan masyarakat, khususnya pekerja perkebunan kelapa sawit, agar tidak menggunakan mobil bak terbuka saat arus balik Lebaran 2025.
Anggota Komisi II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Zainudin, mengajak wisatawan untuk menjaga kebersihan tempat wisata khususnya Pantai Ujung Pandaran selama musim libur Lebaran Idulfitri 2025.
"Bantuan ini kami berikan sebagai upaya berbagi dengan sesama, terutama di bulan Ramadan yang penuh keberkahan. Semoga dapat meringankan beban masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri 2025,"
"Kami dari DPRD Kotim memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang hari ini menyampaikan aspirasinya. Delapan poin tuntutan ini kami terima, dan kami akan bersama perwakilan mahasiswa menyampaikan hal ini ke DPRD Provinsi Kalimantan Tengah,"
BORNEONEWS, Sampit - Puluhan mahasiswa dari sejumlah organisasi dan perguruan tinggi yang di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melakukan aksi di depan Kantor DPRD Kotim menuntut mencabutan…
Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Muhammad Kurniawan Anwar berkomitmen untuk terus melanjutkan program listrik masuk desa dan penyediaan air bersih bagi masyarakat. Program ini merupakan bagian dari aspirasi warga melalui dana pokok pikiran (pokir) dirinya sebagai perwakilan Dapil I Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.
Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) M Kurniawan Anwar menyoroti kasus penyelundupan narkoba jenis sabu di Lapas Kelas II B Sampit yang menggunakan modus penitipan gorengan tahu isi untuk seorang narapidana.
Ketua DPRD Kotim, Rimbun, memimpin rapat tersebut. Namun, dari seluruh peserta yang hadir, hanya tiga orang yang menyetujui paripurna tetap berlangsung. Sebagian besar anggota DPRD menginginkan agar LKPj disampaikan langsung oleh Bupati atau setidaknya Wakil Bupati.
Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Sihol Parningotan Lumban Gaol mengingatkan perusahaan agar membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan tepat waktu. Sesuai peraturan, dunia usaha wajib menyalurkan THR paling lambat satu minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri.
Memasuki musim mudik Lebaran, Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Muhammad Kurniawan Anwar mengimbau masyarakat untuk mengutamakan keselamatan selama perjalanan. Baik yang mudik melalui jalur darat, laut, maupun udara, persiapan yang matang sangat diperlukan agar perjalanan berjalan lancar dan aman.
Untuk Minyakita kemasan botol dari Koperasi Media Bersama Sejahtera dari Kotawaringin Barat justru melebihi takaran yang tertera yang semestinya 1 liter, yaitu 1.010 ml atau lebih 10 ml.
Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Sihol Parningotan Lumban Gaol menyoroti proyek pembangunan pabrik pengolahan limbah medis di daerah ini.
"Kita mendukung kegiatan itu sebagai upaya penegakan hukum sehingga ini betul-betul sesuai dengan tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat dan negara,"
"Jangan sampai mereka terus-terusan dianggap miskin hanya karena kurangnya pembangunan,"