Tag
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Barito Utara menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Barito Utara pada rapat paripurna IV di gedung DPRD setempat..
Menurutnya gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar PT 0 persen sudah sering dilakukan dan ditolak MK
Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi meminta para menteri di Kabinet Indonesia Maju tetap fokus menjalankan tugasnya dan jangan sampai kinerja terpengaruh wacana perombakan kabinet atau "reshuffle".
Ketua DPP PPP itu juga menyarankan agar para menteri dan orang-orang di lingkaran Presiden untuk selalu berhati-hati dalam memberikan masukan ataupun menyusun draft keputusan
Ketua Fraksi PPP DPRD Kapuas, Darwandie mendukung seluruh pergerakan, visi misi pembangunan dilaksanakan pemerintah daerah yang dipimpin Ben-Nafiah
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Barito Utara melalui juru bicaranya Nuriyanto menyebutkan bahwa Pemkab Barito Utara masih lemah dalam pengawasan pungutan retribusi jasa usaha.
Fraksi PPP DPRD Barito Utara memberi catatan dan saran untuk tiga dinas dan RSUD Muara Teweh. Tiga dinas itu yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Olahraga.
Fraksi PPP DPRD Barito Utara menyoroti proyek yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Di mana fraksi ini menilai sejumlah program yang belum prioritas namun dianggarkan secara berulang-ulang.
Fraksi Amanah Rakyat Karya Sejahtera ARKS dan PPP DPRD Barito Utara memberikan sejumlah catatan dan masukan untuk pemerintah kabupaten atau pemkab. Hal itu berkaitan dengan pidato pengantar Bupati Barito Utara terkait Raperda APBD Perubahan 2019.
