Tag
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Indonesia Jusuf Kalla (JK) berpendapat bahwa hak angket baik bagi kedua belah pihak karena dapat menghilangkan kecurigaan dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu.
Anggota DPR Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai adanya wacana penggunaan hak angket di DPR untuk merespons dugaan kecurangan dalam Pemilu 2023 adalah sesuatu yang tidak tepat.
Anggota Pansus DPRD Kapuas pun telah menyampaikan sejumlah pertanyaan, dan meminta keterangan kepada Plt Sekda bersama SOPD yang mewakili kepala daerah terkait Covid-19
TEMPO.CO , Jakarta - Peneliti Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz, mendesak DPR menggunakan hak angket dalam kasus Joko Tjandra terhadap kepolisian, kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM, dan…
Polemik deposito uang senilai Rp 200 miliar mendapat sorotan dari Pengamat Hukum dan Politik di Kotawaringin Timur, Agung Adisetiyono, Jumat, 21 Juni 2019.
