Tag
Kebijakan pemerintah menghapus tenaga honorer di semua level pemerintahan, mulai dari kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah per 2023 mendatang menjadi perhatian berbagai pihak.
Sekretaris Komisi A DPRD Palangka Raya, Noorkhalis Ridha mendukung dan mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam memperjuangkan nasib honorer agar menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pengumuman hasil evaluasi atau seleksi tenaga kontrak yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim)?akan diumumkan.?
Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor?meminta kepada tenaga kontrak yang tidak diperpanjang masa kerjanya jangan takut menganggur.?
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melakukan evaluasi terhadap 3.200 tenaga kontrak yang berakhir masa kerjanya di tiga lokasi, Kamis, 23 Juni 2022/?
Bupati Barito Utarb?H Nadalsyah mengharapkan rekomendasi hasil Rakernas APKASI tahun 2022 terkait penghapusan pegawai non-PNS (tenaga honorer daerah) dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Pusat untuk dibatalkan atau ditunda.?
