Tag
Berdasarkan Surat keputusan (SK) Menteri Kehutanan Republik Indonesia (Menhut RI) nomor 529 tahun 2012, tentang penetapan kawasan hutan, menyabutkan beberapa wilayah di Pulang Pisau masuk dalam kawasan hutan. Bahkan ironisnya ada dua Desa yang merupakan Pemukiman Penduduk juga telah masuk dalam kawasan hutan lindung.
Pelaku kejahatan lingkungan harus dihukum seberat-beratnya agar ada efek jera, karena kerugian yang ditimbulkan sangat besar
Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8108 memperlihatkan Kabupaten Sukamara tidak memiliki kawasan Hutan Lindung (HL).
Penetapan kawasan hutan itu pula menyebabkan pengusaha perumahan mengalami kerugian dan terpaksa mengembalikan uang yang telah diterima dari konsumen
Hutan lindung bukan kayu seperti mangrove bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan, dengan persyaratan dilakukan masyarakat, koperasi, BUMN, BUMDes, dan BUMS. Hasilnya nanti akan dibagi antara pelaksana dengan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH).
BORNEONEWS, Muara Teweh - Desa Lampeong II Kecamatan Gunung Purei, Kabupaten Barito Utara (Barut) sebagai tuan rumah tempat digelarnya konsultasi publik kemajuan proses usulan kawasan hutan lindung…
BORNEONEWS, Palangka Raya - Gaung mengenai pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) bagi perusahaan bermasalah atau belum mengantongi sertifikat clean and clear (CnC) terus bermunculan. Catatan Save…
BORNEONEWS - Muara Teweh: Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Barut) bersama DPRD setempat melakukan pertemuan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dalam rangka pengusulan peningkatan…
