Tag
Kepala OJK Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz, mengatakan bahwa Desa Sungai Bundung di Kabupaten Sukamara kini menjadi percontohan Desa Ekosistem Keuangan Inklusif atau EKI di tahun 2025. Program ini dijalankan bersama Bank Kalteng, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPR Marunting Sejahtera.
BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemerintah Kabupaten Sukamara menegaskan komitmennya dalam mendukung program inklusi keuangan yang menjangkau hingga ke tingkat desa. Hal ini disampaikan oleh Asisten I…
Puncak Bulan Inklusi Keuangan atau BIK Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh OJK Provinsi Kalimantan Tengah menjadi bukti nyata sinergi lintas sektor dalam mendorong literasi dan akses keuangan masyarakat.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Sepanjang Januari hingga Mei 2025, OJK Kalteng telah melaksanakan sebanyak 53 kegiatan yang menjangkau 4.941 peserta dari berbagai kalangan.
?Dalam upaya mencapai target inklusi keuangan sebesar 91 persen pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Sukamara terus mendorong edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar literasi dan akses keuangan semakin meningkat.
TPAKD dapat terus bersinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan program kerja yang dijalankan bersifat inklusif dan inovatif.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz, menegaskan pentingnya percepatan inklusi keuangan sebagai indikator utama pembangunan dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN 202U2045.
"Program EKI dan EPIKS ini memperkenalkan serta menghubungkan desa dan pondok pesantren potensial dengan berbagai produk dan layanan jasa keuangan, termasuk produk pinjaman dan simpanan,"
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah bersama Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Palangka Raya, BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, dan BPS Kabupaten Lamandau telah melaksanakan witnessing Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK tahun 2025.
Kepala OJK Kalteng, Primandanu Febriyan Aziz, dalam sambutannya pada acara Bulan Inklusi Keuangan atau BIK 2024 Edukasi Keuangan Hari Santri yang diselenggarakan pada Selasa, 22 Oktober 2024 menekankan peran penting santri dalam mendukung inklusi keuangan.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, menyoroti pentingnya digitalisasi dan inklusi keuangan dalam upaya memperkuat perekonomian Kalimantan Tengah.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo menekankan pentingnya inklusi keuangan untuk mendampingi peningkatan literasi keuangan.
Plt Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Iwan Kurniawan menyampaikan bahwa inklusi keuangan adalah bentuk ketersediaan akses pada berbagai Lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Otto Fitriandy menyampaikan beberapa strategi yang dilakukan pihaknya guna mendukung upaya Percepatan dan Pemerataan Literasi dan Inklusi Keuangan di provinsi berjuluk "Bumi Tambun Bungai" ini.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memberikan apresiasi kepada seluruh media massa yang telah mendukung pemerataan kualitas literasi dan inklusi keuangan di berbagai daerah di Indonesia.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Palangka Raya, Dicky P Ompusunggu menyarankan, agar pemangku kepentingan setempat dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkhusus golongan menengah kebawah, terhadap inklusi keuangan yang baik dan benar.?
Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Otto Fitriandy dalam paparannya menyampaikan bahwa dengan inklusi keuangan yang baik dapat mengurangi tingkat kemiskinan.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Otto Fitriandy mengatakan, OJK terus mendorong penguatan inklusi keuangan di masyarakat terutama kalangan pelajar dan mahasiswa dengan menabung di perbankan dengan harapan mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan.?
Pertemuan Tingkat Menteri Urusan Perempuan Negara-negara ASEAN (AMMW) ke-4 pada 2021 menegaskan pentingnya peningkatan ekonomi digital dan inklusi keuangan bagi perempuan untuk mendukung pemulihan ekonomi di negara-negara ASEAN pascapandemi COVID-19.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK akan terus mendorong berbagai program untuk meningkatkan inklusi keuangan dengan harapan?bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Apalagi, itu sejalan dengan?program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN yang dijalankan pemerintah.
