Tag
Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan sejumlah rekomendasi untuk menekan defisit?BPJS?Kesehatan. Rekomendasi itu diklaim bisa menekan defisit BPJS hingga Rp 12,2 triliun atau sama dengan nilai defisit yang dialami pada 2019.
Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kotawaringin Timur (Kotim) naikan besaran iuran bagi anggotanya. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tergabung dalam organisasi tersebut.
Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan Cabang Muara Teweh melakukan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan.
Komisi IX DPR meminta kepada pemerintah agar iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk peserta kategori pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja kelas III tidak dinaikkan.
Meskipun iuran BPJS Kesehatan baru naik per 1 Januari 2020 mendatang namun tunggakan peserta mandiri di Kabupaten Kotawaringin Timur atau Kotim saat ini sudah mencapai Rp 11 miliar.
Pemda akan menganggarkan dana untuk pembayaan angsuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial masyarakat yang saat ini masuk dalam tanggungan pemerintah daerah
Ketentuan besaran iuran BPJS Kesehatan untuk peserta PPU ASN, TNI-Polri, pegawai BUMN, mulai berlaku per 1 Oktober 2019. Sementara untuk PPU dari badan usaha swasta mulai berlaku per 1 Januari 2020
Legislator dari Kabupaten Bandung dan Bandung Barat ini berkeyakinan bahwa, bila BPJS dinaikkan, dampak yang dirasakan masyarakat yang tergolong memiliki ekonomi lemah akan sangat terasa bebannya
Warga pemegang kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) rupanya masih kebingungan untuk mengklaim pelayanan BPJS Kesehatan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. Pasalnya, klaim sebagai program…
