Tag
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meminta pejabat pembina kepegawaian (PPK) di instansi dan pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap kinerja para pegawai setelah libur Lebaran 2025.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meminta instansi pemerintah untuk mempercepat penyelesaian pemetaan tenaga non-aparatur sipil negara (ASN).
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menargetkan seluruh kabupaten/kota mempunyai mal pelayanan publik (MPP) pada 2025.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal termasuk di bidang investasi usai ditetapkannya organisasi kementerian negara pada Kabinet Merah Putih.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mempersiapkan 60 ribu formasi calon Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan bertugas di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyiapkan 16 ribu aparatur sipil negara (ASN), yang akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini mengapresiasi hasil evaluasi SAKIP pada tahun 2021 secara nasional yang menunjukkan tendensi positif.
Kapolda Kalteng Irjen Dedi Prasetyo membuka dan sekaligus mengekspos sentra pelayanan publik dengan Kementetian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menetapkan nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar (SKD) pengadaan PNS 2021 dalam Keputusan Menteri PANRB 1023/2021.
Hari ini juga?Diukcapil Kobar bersama segenap pegawainyb?melangsungkan acara serah terima piagam penghargaan dari Kementrian PANRB,dengan diisi acara sykuran potong tumpeng
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Diah Natalisa mengatakan Kementerian PAN-RB menetapkan delapan provinsi sebagai percontohan hubungan jaringan inovasi pelayanan publik (Hub-JIPP).
