Kepala Desa Diingatkan Tidak Jual Tanah di Administrasi Desa
Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timur Handoyo J Wibowo mengingatkan kepala desa tidak menjual tanah yang masuk wilayah adminitrasi desa secara sembarangan.
Tag
#Kepala Desa
Legislator Gunung Mas Ingatkan Kepala Desa Harus Peka Terhadap Kondisi Warga
Apalagi, saat ini pemerintah desa mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang sangat besar, bahkan sudah mencapai Rp 1 miliar setiap tahunnya.
Bupati Seruyan Minta Kades Kreatif Bangun Desa
Jika kepala desa tidak kreatif dan inovatif dalam membangun dan memajukan desanya, maka sudah tentu akan tertinggal dari desa lainnya
Ini Delapan Kewajiban Harus Dipatuhi Kepala Desa
Kepala desa yang dilantik pada 25 Februari 2019 kembali diingatkan agar menjalankan kewajiban sebagai seorang pemimpin di desa.
Kepala Desa di Kotim Dituntut Kuasai Pengetahuan Kepemimpinan
Kepala desa di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dituntut menguasai pengetahuan kepemimpinan. Ini agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan desa.
Sebanyak 48 Kepala Desa Mendapat Pembekalan terkait Pemerintahan Desa
Ada 48 kades yang sudah dilantik diberikan pembekalan. Ini merupakan amanah dari Undang Undang No 6/2014 tentang desa, yang mewajibkan kades terlantik untuk mengikuti pembekalan yang diselenggarakan pemerintah daerah.
Anggota DPRD Gunung Mas Ingatkan Kepala Desa Bekerja Sesuai Aturan
Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas Lily Rusnikasi meminta kepada seluruh kepala desa (kades) dan perangkatnya agar bekerja sesuai aturan yang berlaku.
Bupati Kotim: Gunakan 70% Dana Desa untuk Bangun Infrastruktur
Hal tersebut ditekankan Supian Hadi, setelah mengunjungi puluhan desa di Kotim. Pasalnya, masih ada saja infrastruktur jalan desa yang belum baik. Sehingga menjadi keluhan warga sekitar.
Ini Harapan Bupati Kapuas Kepada PAW Kepala Desa Bumi Rahayu
Kepala desa yang baru saja dilantik dapat melaksanakan tugas pembangunan dan pelayanan dengan maksimal kepada masyarakat
PAW Kepala Desa Bumi Rahayu Dilantik
Pelantikan itu merupakan tindaklanjut dari Peraturan Bupati Kapuas No 17 Tahun 2017, poin 2 pada BAB II pasal 45, 46, dan 47 tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu,
Kepala Desa Harus Berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
Terkait pengelolaan keuangan desa, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Gubernur: Kepala Desa akan Diberikan Insentif Rp500 Ribu
Insentif ini akan diberikan setiap bulan dan saat ini masih dalam perencanaan dan akan diberlakukan pada 2020
Anggota DPRD Gunung Mas Ingatkan Kades agar Kelola Anggaran Sesuai Aturan
Kepercayaan masyarakat harus dijaga dengan baik oleh kades. Salah satu caranya adalah dengan mengelola APBDes, sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku
Seluruh Kades di Barito Utara Diberi Pehaman Penanganan Konflik Satwa Liar
Sosialisasi penanganan konflik satwa liar ini merupakan tindaklanjut terhadap penanganan satwa liar di hutan Kalimantan
Inilah Tujuan Pengenalan Dunia Jurnalistik kepada Kepala Desa
Peran utama media kini semakin penting antara lain dalam mengamplifikasi kebenaran dan menyingkap fakta, terutama di tengah keganasan paska fakta dan paska kebenaran
Kepala Desa di Barito Utara Diberikan Pengetahuan Jurnalistik
Kegiatan ini dihadiri seluruh kepala desa di Kabupaten Barito Utara yang dibuka secara langsung oleh Bupati Barito Utara, Nadalsyah
Bupati Barito Utara Minta Kepala Desa Kembangkan Pembangunan
Bupati Barito Utara H Nadalsyah meminta kepala desa (Kades) menjalankan amanah sebagai pimpinan pemerintahan desa di antaranya dengan mengembangkan pembangunan.
SK 48 Kepala Desa di Kotawaringin Timur Mulai Diserahkan
Pemerintah Daerah menyerahkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kotawaringim Timur untuk pengangkatan kepala desa terpilih yang sempat dipersoalkan oleh DPRD Kotawaringin Timur beberapa waktu lalu.
Penyerahan SK 48 Kades Tertunda karena Lama Berproses di Bagian Hukum
SK itu sudah mereka keluarkan pada 31 Januari 2019. Namun belum bisa diserahkan kepada kades yang bersangkutan karena harus diteliti dulu oleh bagian hukum.
48 Kepala Desa Kerja Tanpa Kantongi SK
Harusnya sejak dilantik kades disertai dengan penyerahan SK agar bisa jadi dasar utama mereka dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin di pemerintahan desa.