Ketua Bamperperda DPRD Kalteng: Perda PPMHAD Sebagai Payung Hukum Masyarakat Adat Dayak
Dengan telah disampaikannya pendapat Gubernur tentang Peraturan Daerah (Perda) inisiatif DPRD Kalteng tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak (PPMHAD) pada Rapat Paripurna ke-3 masa persidangan I? beberapa waktu lalu kini giliran Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bamperperda) DPRD Kalteng memberikan tanggapannya.