Tag
Sedangkan untuk pegawai pemerintah daerah (pemda), baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), harus tetap disalurkan melalui bank daerah. Hal itu, kata dia, perlu dilakukan agar bank-bank daerah tidak kolaps.
Dalam konteks itu, Dede mengatakan?sebetulnya Ombudsman hanya ingin melakukan pengecekan rutin dan memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik, bukan mencari kesalahan-kesalahan orang.
Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan bergulir di komisinya saat ini masih dalam tahap penyempurnaan naskah akademik oleh Badan Keahlian DPR RI.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bakal meminta izin ke Pimpinan DPR RI untuk memanggil beberapa BUMN guna menuntaskan konflik tanah yang kerap bersinggungan dengan rakyat.
Anggota Komisi II DPR,?Guspardi Gaus,?mengatakan, sejauh ini pembicaraan di Komisi II DPR disepakati akan mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Pemilu 2024.
Berdasarkan peringkat lima nama itu yakni Lolly Suhenty, Puadi, Rahmad Bagja, Totok Hariyono, dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda. "Urutan satu sampai lima yang akan dilantik oleh Presiden," ujarnya.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung, membacakan peringkat pertama sampai ke 7 nama anggota KPU RI yang akan diserahkan kepada Presiden RI.
Eva menilai ada yang tidak beres dengan keputusan PT Bandung tersebut, karena antara putusan PN Cibadak dengan PT Bandung sangat jauh sekali
Politikus Partai Golkar itu menjelaskan bahwa poin krusial yang akan dibahas terkait dengan peraturan-peraturan teknis pendukung, seperti peraturan KPU (PKPU) dan peraturan Bawaslau (perbawaslu)
Politisi PAN itu menilai tidak masalah pelaksanaan pemilu tidak berlangsung pada 21 April 2024, namun skenario pelaksanaannya harus dirancang secara matang agar tidak berbenturan dengan jadwal pemilihan lainnya
Junimart mengatakan Komisi II DPR menyarankan agar penyelenggara pemilu dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bertemu Presiden Joko Widodo agar menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) untuk mengubah waktu pelaksanaan Pilkada 2024
BORNEONEWS, Jakarta - Komisi II DPR RI meminta para penyelenggara pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk memperhatikan kesiapan data pemilih tetap (DPT). "Yang paling penting adalah…
Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Saan Mustopa mengatakan hampir seluruh fraksi sepakat bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak dinormalisasi dan diadakan pada tahun 2022 dan 2023.
Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Saan Mustofa mengatakan larangan bagi bekas anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk mengikuti pemilihan umum yang tertuang dalam di dalam draf RUU Pemilu sebenarnya bersifat normatif.
Komisi II DPR RI resmi menyetujui penundaan tahapan Pilkada serentak 2020, setelah menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri, KPU RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI.
