Penyerang Novel Dituntut Ringan, KPK Sebut Ujian
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut tuntutan terhadap 2 pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan merupakan ujian bagi rasa keadilan.
Tag
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut tuntutan terhadap 2 pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan merupakan ujian bagi rasa keadilan.
Pengaduan diterima KPK melalui aplikasi JAGA Bansos yang diluncurkan satu pekan yang lalu.
KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menyatakan?bakal mendalami? dugaan keterlibatan Tin Zuraida, istri tersangka Nurhadi, dalam perkara suap dan gratifikasi Rp 46 miliar di Mahkamah Agung.
Indonesia Corruption Watch mengkritik vonis ringan yang diterima penyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan, Saeful Bahri. Menurut ICW, vonis itu tidak terlepas dari tuntutan ringan yang dibuat?KPK?yakni hanya 2 tahun 6 bulan. Padahal, tuntutan hukuman maksimal untuk terdakwa pelaku suap ialah 5 tahun penjara.
TEMPO.CO, Jakarta - Dua lembaga penggiat antikorupsi menilai janggal pelimpahan kasus hasil operasi tangkap tangan yang melibatkan Rektor Universitas Jakarta Komarudin ke polisi. Kedua lembaga ini…
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi era Firli Bahuri mengubah tata cara pengumuman penetapan tersangka oleh lembaga antirasuah tersebut. Menurut juru bicara KPK, Ali Fikri, pada Senin 18 Mei 2020, pengumuman penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menahan atau menangkap orang tersebut.
Komisi Pemberantasan Korupsi menyetorkan uang pengganti sebesar Rp 355 juta kepada kas negara. Uang tersebut berasal dari terpidana Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sigit Pramono asri.
Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kembali menggelar sidang penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan,?Rabu (6/5/2020).
Presiden Joko Widodo sudah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2020 tentang gaji Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam aturan yang diteken 21 April 2020 itu, ketua dan anggota?Dewan Pengawas KPK?mendapatkan gaji bersih lebih dari Rp 80 juta setiap bulan.
Penyidik yang telah diberhentikan Komisi Pemberantasan Korupsi,?Komisaris Rossa?Purbo Bekti,?buka-bukaan soal polemik pemulangannya ke polisi. Mantan penyidik KPK ini menyurati Presiden Joko Widodo?atau Jokowi?soal pemulangannya dari lembaga antikorupsi itu.
Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)?Arief Budiman dalam perkara korupsi pergantian antarwaktu anggota DPR pada Jumat, 28 Februari 2020.
Aparat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Subhan Nur Rachman, adik kandung Tin Zuraida, istri mantan Sekretaris Mahkamah Agung,?Nurhadi, di Perumahan Pandugo I Jalan Penjaringan Timur PL-14, Surabaya, Rabu malam, 26 Februari 2020.
Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Ajun Komisaris Besar Roland Ronaldy?dilantik menjadi Kepala?Polres Bogor.
Indonesia Corruption Watch (ICW) memertanyakan penghentian penyelidikan 36 kasus pada 2020 oleh?KPK?(Komisi Pemberantasan Korupsi).
Komisi Pemberantasan Korupsi atau??KPK?mengklaim tengah menganalisa laporan yang dilayangkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly atas dugaan merintangi penyidikan.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau?KPK?memeriksa Inspektur Wilayah III Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Ahmad Rifa'i, Kamis, 30 Januari 2020.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa?Bupati Mojokerto?Pungkasiadi. Pemeriksaan dilakukan terkait?dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret mantan Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa.
Pelaksana tugas juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri membenarkan lembaga antikorupsi ini mengembalikan empat orang?jaksa?ke instansi asal yaitu Kejaksaan Agung.
Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Desmond J. Mahesa mempertanyakan bocornya rencana penyegelan kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri.
Ketua?Dewan Pengawas?Komisi Pemberantasan Korupsi Tumpak Hatorangan Panggabean menjelaskan pembagian tugas antara Dewan Pengawas dan Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK. Tumpak mengatakan Dewan Pengawas akan mengurusi persoalan etik, sedangkan pelanggaran disiplin menjadi ranah Pengawas Internal.