Tag
Peristiwa tragis tersebut diduga kuat dipicu oleh sengketa lahan antara korban dan para pelaku, yang berujung pada aksi kekerasan mematikan. Insiden ini kembali membuka persoalan klasik konflik agraria yang belum terselesaikan secara menyeluruh di daerah.?
Salah satu langkah utama yang didorong adalah penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait pembentukan lembaga penyelesaian sengketa daerah. Lembaga ini diharapkan menjadi wadah resmi dalam menyelesaikan konflik agraria secara cepat, transparan, dan berpihak pada keadilan bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
Konflik di sektor perkebunan sawit menjadi salah satu yang paling menonjol. Permasalahan yang sering muncul adalah tuntutan masyarakat terkait kewajiban perusahaan dalam menyediakan plasma sebesar 20 persen bagi masyarakat sekitar. Banyak kasus menunjukkan bahwa kewajiban tersebut belum dijalankan secara optimal, sehingga memicu ketegangan dan sengketa lahan.
Komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil rapat koordinasi tahun 2025 terkait kebijakan strategis di sektor agraria dan tata ruang. Ia menyebutkan sejumlah langkah optimis yang tengah dan akan dilakukan untuk mendukung pembangunan daerah.
Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Achmad Rasyid mengatakan praktik "main caplok tanah" atau perampasan tanah adalah salah satu masalah serius yang dapat memicu konflik berkepanjangan, baik di tingkat individu, masyarakat, maupun antar kelompok.
Pemerintah Kota Palangka Raya terus meningkatkan penataan aset, terutama berupa tanah atau lahan untuk mencegah terjadinya konflik agraria.
Dari catatan yang ada, kata politikus Partai Golkar itu, kasus konflik agraria setiap tahun meluas dan bertambah. Beberapa di antara kasus yang mencolok, seperti kasus tanah adat Laman Kinipan di Lamandau, Kalimatan Tengah
Padahal, kriminalisasi terhadap pihak yang bersengketa sudah tinggi sebelum disahkannya aturan ini.
Ombudsman?RI merilis Laporan Tahunan 2019. Masalah agraria dan pertanahan menjadi masalah yang paling banyak dilaporkan kepada lembaga pengawasan pelayanan publik.
BORNEONEWS, Sampit - Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Handoyo J Wibowo menyesalkan konflik antar warga dan aparat di BSK (Wilmar Group) agar menjadi atensi Pemkab Kotim, karena masalah lahan…
BORNEO NEWS, Kuala Kapaus - Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat meminta agar Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Kapuas berinovasi dalam memberikan pelayanan publik. Hal itu disampaikan Ben saat…
BORNEONEWS, Palangka Raya - Camat Jekan Raya, Sahrudin menyebut ada dua keluarahan di wilayahnya yang riskan terjadi konflik agraria seperti sengketa lahan. Yakni Kelurahan Menteng dan Kelurahan…
