Tag
Sidang kasus tindak pidana korupsi atau Tipikor dengan terdakwa Mantan Bupati Katingan Yantenglie kembali digelar di Pengadilan Tipikor Palangka Raya, dengan agenda pembacan nota pembelaan atau pledoi oleh terdakwa Yantenglie, Kamis, 18 Juli 2019.
Persidangan kasus tindak pidana korupsi dengan terdakwa mantan bupati Katingan Akhmad Yantenglie kembali digelar di Pengadilan Negeri Palangka Raya, Kamis, 18 Juli 2019.
Penasihat hukum mantan Bupati Katingan Yantenglie, Antoninus mengatakan, pihaknya tidak mengetahui alasan di balik tidak siapnya pledoi dari Yantenglie. Antoninus hanya mengataka, kliennya tersebut perlu mengingat kembali rentetan kasus dari awal sehingga pledoi dengan apik.
Persidangan atas tindak pidana korupsi dengan terdakwa mantan Bupati Katingan, Yantenglie, di Pengadilan Tipikor Palangka Raya, Selasa, 16 Juli 2019 kembali ditunda.
Kejaksaaan Negeri Barito Timur, menahan mantan Sekretaris Desa Sumur, Kecamatan Dusun Timur, terkait kasus korupsi. Tersangka berinisial S itu resmi ditahan, Jumat, 12 Juli 2019.
Kerugian perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) pada kegiatan pembangunan Pasar Handep Hapakat di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2016 mencapai lebih Rp 2,7 Milyar.
Polres Pulang Pisau menyerahkan perkara tiga tersangka tindak pidana korupsi (Tipikor) proyek pembangunan Pasar Handep Hapakat Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016, ke Kejaksaan Negeri Pulang Pisau/
Dalam tindak pidana korupsi uang kas daerah senilai Rp 100 miliar yang melibatkan mantan Bupati Katingan, Yantenglie, akan segera masuk dalam babak baru.
Uang senilai Rp 6,5 miliar yang harus dibayarkan oleh Yantengli berasal dari uang pembayaran jasa advokad atau pengacara yang disewa oleh Yantenglie demi mengejar Herianto Chandra.
Mantan Bupati Katingan dituntut hukuman yang berat oleh jaksa penuntut umum (JPU) yakni 12 tahun penjara, karena berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di dalam persidangan.
Mantan Bupati Katingan, Yantenglie melalui kuasa hukumnya menolak seluruh dakwaan maupun tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).
Mantan Kuasa Bendahara Umum Kabupaten Katingan, Tekli dituntut 7 tahun penjara. Tekli turut terseret kasus tindak pidana korupsi bersama mantan Bupati Katingan, Yantenglie. Sidang tuntutan itu digelar di di Pengadilan Tipikor Palangka Raya, Selasa, 9Juli 2019.
Mantan Bupati Kabupaten Katingan, Ahmad Yantenglie, dituntut 12 tahun penjara. Tuntutan dibacakan jaksa pada sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Palangka Raya, Selasa, 9 Juli 2019.
Pemerintah harus mengambil sikap, khususnya aparat penegak hukum, karena hal ini sudah 3 tahun dan sudah terbukti menjadi temuan
BUD yang terlibat dalam kasus tidak pidana korupsi uang kas daerah Kabupaten Katingan senilai Rp 100 miliar, hanya diperalat dan digunakan sebagai pengalihan oleh mantan Bupati Katingan Akhmad Yantenglie.
Perubahan rekening deposito menjadi giro atas penempatan uang kas daerah Kabupaten Katingan senilai Rp 100 miliar di BTN Pondok Pinang, Jakarta, ternyata sudah direncanakan oleh terdakwa mantan Bupati Katingan Akhmad Yantenglie.
Dalam persidangan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan Bupati Katingan Akhmad Yantenglie, terungkap fakta bahwa penempatan uang kas daerah Katingan yang semula dalam bentuk deposito, setelah diselidiki ternyata hanya tabungan giro.
Proses persidangan kasus tindak pidana korupsi dengan terdakwa mantab Bupati Katingan Ahmad Yantenglie, masih terus berlanjut di Pengadilan Tipikor Palangka Raya.
Haji Asep merupakan orang yang berani menyatakan akan mengembalikan sisa uang kas daerah Kabupaten Katingan yang hilang sebesar Rp 100 miliar
Sejak awal hingga terbeongkarnya kasus ini haji Asep merupakan orang yang selalu mendapingi Yanenglie
