Tag
Saat persidangan di Pengadilan Tipikor Palangka Raya, Selasa, 7 Mei 2019, terdakwa mantan Bendahara Umum Setda Katingan Tekli Jika mengatakan, ia hanya menjalankan perintah Ahmad Yantenglie selaku bupati kala itu.
Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Palangka Raya, Selasa, 7 Mei 2019, terdakwa yang merupakan mantan Bendahara Umum Setda Katingan, Tekli, menyebut, ada penempatan uang kas daerah lainnya selain di Bank BTN senilai Rp 100 miliar.
Tekli menyebutkan kesaksian yang disampaikan mantan Bupati Katingan Ahmad Yantenglie yang dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) banyak bohongnya.
Dalam sidang ini jaksa menanyakan kepada Yantenglie alasannya menyuruh terdakwa Tekli menarik uang senilai Rp 40 miliar dari rekening milik Pemerintah Kabupaten Katingan di BTN Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Burhansyah, penasihat hukum terdakwa kasus dugaan korupsi keuangan Desa Tanjung Jorong, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Tambang, menyebut bahwa kliennya sudah kooperatif.
Terdakwa kasus dugaan korupsi keuangan Desa Tanjung Jorong, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Tambang, yang merupakan direktur CV Surya Cahaya Mandiri, menyerahkan kerugian negara kepada jaksa Kejari Kotim.
Pengacara mantan Bupati Katingan Ahmad Yantenglie, Antonius Kristianto, menilai penetapan tersangka terhadap kliennya cacat hukum.
Dalam kasus tindak pidana korupsi yang menyeret mantan bupati Katingan Akhmad Yantenglie, terindikasi adanya kerja sama antara oknum Bank Tabungan Negara dengan dua orang bernama Tekli dan Heri Chandra.
Dalam kasus tidak pidana korupsi dengan terdakwa mantan bupati Katingan Akhmad Yantengli, disebutkan ada dua saksi kunci yang bisa membuka tabir perkara.
Kesaksian dua pegawai BTN yang dihadirkan jaksa dalam persidangan kasus korupsi terdakwa mantan bupati Katingan Akhmad Yantenglie, disebut banyak yang ditutup-tutupi.
Dalam pernyataan saksi dari BTN, Wilson Simatupang, yang dihadirkan dalam persidangan kasus tindak pidana korupsi terdakwa Akhmad Yantenglie, disampaikan bahwa sertifikat deposito yang dibawa Yantenglie bodong.
Arie Nur Trinaldiguna yang menjabat Kepala Kantor Kas BTN Pondok Pinang Jakarta Selatan tidak bisa menjelaskan raibnya dana kas daerah Kabupaten Katingan
Tindak pidana korupsi yang dilakukan Yantenglie sebenarnya masalah keuangan sehingga tidak ada sangkutpautnya dengan bagian hukum
Mantan Kepala Bagian Hukum Setda Katingan, Elson Sianturi, mengungkapkan bahwa biaya yang dianggarkan dalam APBD untuk membayar jasa advokad atau pengacara hanya senilai Rp 200 juta.
Dalam pemindahan uang kas daerah Kabupaten Katingan yang menggunakan diskresi dari bupati saat itu yakni Akhmad Yantenglis, seharusnya melalui standarisasi tertentu.
Proses pemindahan uang kas daerah Kabupaten Katingan ke Bank Tabungan Negara di Pondok Pinang, Jakarta Selatan, oleh mantan bupati Akhmad Yantenglie, tidak pernah melibatkan Bagian Hukum Setda.
Sudah ada berbagai upaya persuasif terhadap mantan bupati Katingan Akhmad Yantenglie sebelum dilaporkan atas kasus tindak pidana korupsi.
Persidangan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan Bupati Kabupaten Katingan Ahmad Yantenglie telah memasuki tahap mendengar keterangan saksi.
Saksi yang dihadirkan oleh JPU, di antaranya Elmon sianturi yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemerintah Kabupaten Katingan
Sistem ini berguna untuk memproses pelaporan atau aduan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya pelanggaran undang-undang
