Tag
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disetujui oleh DPR RI untuk disahkan, memperketat syarat penahanan dengan ketentuan-ketentuan yang lebih objektif, dibandingkan KUHAP lama.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disetujui oleh DPR RI untuk disahkan, resmi mengatur mekanisme keadilan restoratif atau?restorative?justicf?yang memungkinkan penyelesaian perkara di luar persidangan, tetapi ada sejumlah tindak pidana yang dikecualikan.
BORNEONEWS, Palangka Raya - Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) cabang Palangka Raya mengajukan praperadilan terhadap Polres Katingan. Peradi menduga penangkapan, pengeledahan…
