Tag
Berdasarkan data literasi dan inklusi keuangan tahun 2025, tingkat pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah masih perlu ditingkatkan meski akses layanan keuangan terus mengalami pertumbuhan.
Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK tahun 2025, indeks literasi keuangan perempuan tercatat sebesar 65,58 persen, sementara indeks inklusi keuangan mencapai 80,28 persen.
Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, tingkat literasi keuangan perempuan tercatat sebesar 65,58 persen, sementara indeks inklusi keuangan mencapai 80,28 persen. Angka tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara pemahaman dan akses terhadap layanan keuangan.
Program tersebut terlaksana melalui sinergi berbagai pihak, mulai dari Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES Kabupaten Katingan, PT Bank Syariah Indonesia Palangka Raya, hingga Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD Kabupaten Katingan.
Dalam upaya memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah di Provinsi Kalimantan Tengah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Tengah menggandeng Pemerintah Kabupaten Seruyan, PT Sakinah Innovasi Finansial dan Teknologi, serta PT Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk menyelenggarakan kegiatan edukasi keuangan syariah bertajuk SICANTIKS yakni Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah.
BORNOENEWS, Kuala Kapuas - Kabupaten Kapuas menjadi tuan rumah kegiatan Roadshow Pasar Modal Syariah 2025 yang bertemakan “Pasar Modal Syariah: Gaya Investasi Kekinian untuk Semua Kalangan.” Acara…
Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kalteng menunjukkan komitmennya dalam edukasi keuangan syariah dengan menggelar pelatihan bagi calon pengantin.
Kepala Bagian Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, Pelindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis Kantor OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Andrianto Suhada, menekankan urgensi peningkatan literasi keuangan syariah, khususnya di kalangan santri.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman menekankan pentingnya kolaborasi antara regulator, lembaga jasa keuangan, dan pondok pesantren.
