Tag
"Tentu mengembangkan daerah perbatasan agar ada keadilan, rakyat di sana juga lebih sejahtera, dan itu dengan sejahteranya mereka akan memperkuat nasionalisme, dan mereka menjadi buffer zone dari infiltrasi darat maupun laut,"
"Begitu ada masalah baru kondisi dicari, diperbaiki, dibuat undang-undang, sering kali begitu. Nah, ini yang perlu mungkin mengubah mindset, yaitu bagaimana mengantisipasi masalah yang akan muncul, dan baru membuat aturannya,"
Menurut informasi yang diterimanya, infrastruktur jalan di kawasan perbatasan, khususnya di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kaltara, mengalami kerusakan sehingga menghambat akses transportasi dan logistik di daerah tersebut.
BORNEONEWS, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan reforma agraria harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan dan memastikan pengelolaan tanah memberikan manfaat bagi…
"Pertanyaannya adalah bagaimana kita mewujudkannya? Bagaimana kita mengubah visi menjadi kenyataan? Inilah persoalan yang sebenarnya,"
Ia mengatakan Kemendagri telah mengidentifikasi sedikitnya 79 daerah yang berpotensi membutuhkan tambahan dana. Namun, ia menegaskan pemerintah tidak akan serta-merta menyetujui penambahan dana tanpa terlebih dahulu mengevaluasi kondisi keuangan masing-masing daerah.
Dalam keterangan tertulis Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri yang diterima di Jakarta, Minggu, Tito mengatakan pemerintah mengoptimalkan aset-aset daerah yang belum dimanfaatkan sebagai lokasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Dia menjelaskan bahwa gaji bagi kepala daerah diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000. Artinya, dia mengatakan bahwa aturan itu belum mengalami perubahan selama 26 tahun, sementara kondisi ekonomi saat ini sudah jauh berbeda.
"Dulu harus membayar 5 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Sekarang gratis khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nanti dengan adanya perputaran uang, pengembang semua bergerak. Karena biayanya lebih murah, mereka termotivasi,"
BORNEONEWS, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menilai pencegahan korupsi yang kerap melibatkan kepala daerah tidak bisa mengandalkan fungsi pengawasan, namun harus…
Mendagri menjelaskan, data calon penerima BSPS telah tersedia. Namun, sebagian data masih perlu diverifikasi karena belum memenuhi kriteria. Bahkan, juga terdapat data yang baru diajukan oleh daerah.
"Saya minta seluruh kepala daerah melakukan rapat internal. Ada BPBD, dinas pertanian, dinas pengairan, semuanya dikumpulkan untuk mengantisipasi dampak di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota,"
Mendagri Tito menceritakan pengalamannya soal masyarakat Indonesia yang memiliki kecintaan yang besar terhadap sepak bola, termasuk kompetisi internasional. Antusiasme tersebut biasanya semakin meningkat saat gelaran Piala Dunia berlangsung, bahkan menjadi tradisi yang dirayakan secara meriah oleh masyarakat.
"Di dalam empire atau negara yang bertahan di atas 200 tahun selalu ditemukan tiga unsur yang selalu ada, yaitu tentara yang kuat, aparatur kepolisian dan intelijen yang kuat, serta adanya aparatur sipil pemerintahan yang profesional yang dapat menjalankan administrasi negara secara efektif dan efisien,"
Mendagri menekankan pentingnya peran kepala daerah sebagai koordinator Forkopimda, dan sinergi antara pemerintah daerah (Pemda), TNI, Polri, dan aparat penegak hukum lainnya sangat menentukan stabilitas dan efektivitas pembangunan.
Arahan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.13.1/3764/SJ tentang Pemberian Insentif Fiskal berupa Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.
BORNEONEWS, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pemerintah siap memperkuat pengawasan dan mengoptimalkan implementasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) di sejumlah…
"Baru satu program Bapak Presiden, (yaitu program) perumahan, itu saja bisa memberikan manfaat banyak kepada para pimpinan, para pengambil kebijakan, baik Pak Gubernur maupun juga para bupati/wali kota,"
"Harapannya daerah-daerah bisa untuk melakukan penanganan bencana sesuai kemampuannya. Yang tidak mampu tetap ditangani pusat,"
"Nah ini yang kita tunggu, dari kepala daerah. Itulah yang saya minta teman-teman kepala daerah, para bupati, wali kota, buat semacam satgas kecil untuk pendataan,"
