Ketentuan Baru dalam Valuasi Aktuaria Dana Pensiun Pemberi Kerja
Kriteria yang harus dipenuhi salah satunya ialah memiliki rasio solvabilitas paling rendah 80 persen
Tag
#OJK
Aturan Baru, Pembiayaan Modal Kerja Harus Penuhi Persyaratan Ini
Dilakukan pengecekan terhadap kelayakan Debitur melalui lembaga pengelola informasi perkreditan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan
OJK Sempurnakan dan Sesuaikan POJK Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19
Kemudian 10 hari kerja dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala yang disampaikan secara empat bulanan, lalu satu bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala secara tahunan
Debitur yang Dapat Restrukturisasi di Kalteng Menurun
Tercatat per 26 November 2021 terdapat 42.838 debitur yang telah direstrukturisasi dengan nominal mencapai Rp2,43 triliun
Lembaga Keuangan Non Bank Dapat Perpanjangan Stimulus Covid-19
Dengan terbitnya POJK 30/POJK.05/2021 maka kebijakan stimulus ini akan diperpanjang hingga 17 April 2023 dari sebelumnya berakhir pada 17 April 2022
OJK Lanjutkan Berbagai Kebijakan untuk Jaga Stabilitas Pasar Modal
OJK juga berupaya meningkatkan likuiditas pasar dan mendorong Pasar Modal sebagai salah satu sumber pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pelaku usaha dengan karakteristik new economy
Komisi XI DPR Setujui Anggaran OJK Rp 6,32 Triliun
Dalam persetujuan tersebut, terdapat beberapa catatan agar upaya, kebijakan, program, dan kegiatan OJK dapat diarahkan untuk penguatan program pada pengawasan, perlindungan konsumen, edukasi dan literasi, serta penguatan organisasi dan sumber daya manusia (SDM)
OJK Luncurkan Roadmap Pengembangan Industri BPR dan BPRS
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiyana menjelaskan?roadmap ini merupakan pedoman bagi industri BPR dan BPRS termasuk otoritas, instansi atau lembaga terkait untuk semakin mengembangkan industri BPR dan BPRS
Ratusan Pemegang Polis Bumiputera Sampaikan Somasi Massal ke OJK
Mayoritas mereka membeli produk asuransi pendidikan AJB Bumiputera, seperti Beasiswa Berencana, Mirta Cerdas, dan sebagainya
Satgas Catat Ada 104 Pinjol Terdaftar dan Berizin OJK
Pinjol pada dasarnya memiliki tujuan baik untuk memberikan pendanaan kepada masyarakat yang tidak bisa dilayani oleh sektor keuangan formal
OJK Catat 3.631 Pinjol Ilegal Berhasil Ditindak Sejak 2018
Fenomena pinjol ilegal di tengah berbagai capaian serta kontribusi industri financial technology (fintech) peer to peer (P2P) legal di Indonesia memang cukup meresahkan
OJK: 2.593 Kantor Cabang Bank Tutup akibat Digitalisasi
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat terjadinya penurunan jaringan kantor bank sebanyak 2.593 kantor cabang dalam kurun waktu 5 tahun akibat akselerasi transformasi digitalisasi.
OJK Resmi Luncurkan Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan sebagai pedoman percepatan transformasi digital untuk industri perbankan yang inovatif,?prudent, dan inklusif.
DPR Dorong OJK Hapus Kebijakan Pemberian Akses IMEI kepada Pinjol
Dari segi regulasi kata Wakil Ketua Fraksi PKS ini, OJK membolehkan akses IMEI. OJK mempertimbangkan jika akses data oleh pinjol hanya dilakukan melalui CAMILAN, itu sangat beresiko
OJK Janji akan Berantas Pinjol Ilegal ke Seluruh Indonesia
OJK telah memiliki nota kesepahaman dengan Kepolisian RI, Kemkominfo, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Bank Indonesia untuk berkolaborasi dalam pemberantasan pinjol ilegal
Tingkatkan Literasi Ekonomi Syariah, MES Jalin Kerjasama Dengan OJK Kalteng
Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Provinsi Kalimantan Tengah melakukan kunjungan Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah,?Senin, 27 September 2021
BNC Apresiasi Peraturan Baru OJK soal Bank Digital
Salah satu bank digital PT Bank Neo Commerce Tbk (BNC) mengapresiasi dua peraturan baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mempertegas definisi perbankan digital dan juga mempermudah penerbitan produk baru perbankan.
OJK Optimistis Syarat Lisensi di Aplikasi Tekan Jumlah Pinjaman Online Ilegal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis persyaratan tambahan kelayakan bagi aplikasi pinjaman pribadi berupa dokumen lisensi atau terdaftar di OJK dapat membantu menekan jumlah pinjaman online atau?pinjol ilegal yang masih terus menjamur dan kerap merugikan masyarakat.
Kegiatan Sosial Pegawai OJK Ringankan Beban Masyarakat
Pegawai Otoritas Jasa Keuangan melakukan sejumlah kegiatan sosial untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Antara lain pembagian sembako, alat-alat kesehatan, serta pembagian daging hewan kurban perayaan Idul Adha ke berbagai daerah.
TPAKD Dibentuk untuk Perluas Akses Keuangan Suatu Daerah
TPAKD menurut Otto diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan usaha-usaha di daerah pada seluruh sektor