Ombudsman Perkuat Koordinasi dengan Pemprov Kalteng
Ombudmasman RI Perwakilan Kalimantan Tengai terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalteng dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Tag
Ombudmasman RI Perwakilan Kalimantan Tengai terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalteng dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalteng, Thoeseng T.T. Asang mengungkapkan, sejak 2017 pihaknya sudah melakukan sosialisasi tentang pungutan sekolah.
Sumbangan ke sekolah diatur Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar
Lembaga negara pengawas pelayanan publik Ombudsman RI akan mengumumkan hasil survei kepatuhan bagi instansi pemerintah penyelenggara pelayanan publik di salah satu hotel di Jakarta Selatan, Rabu.
Ombudsman RI baru saja merilis pengumuman pendaftaran seleksi Kepala Perwakilan dan Calon Asisten Ombudsman RI. Lowongan kerja ini tersedia untuk 83 posisi.
Ombudsman RI membentuk tim pengawas seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019, tugasnya mengawasi proses penerimaan hingga menerima pengaduan laporan calon peserta.
Sistem jemput bola yang dilakukan oleh pihak Ombudsman RI perwakilan Kalteng di RSUD mendapat banyak pengaduan tentang BPJS dari kalangan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Keasistenan Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Kaltenga, Putri Viana Yunirahati, Senin 28 Oktober 2019.
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah membuka posko pengaduan pelayanan publik bagi masyarakat kota Palangka di sejumlah instansi.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalteng, Thoeseng TT Asang, mengimbau masyarakat, khususnya orang tua/wali murid, segera melapor bila menemukan pungutan atau permintaan sumbangan dari lembaga pendidikan dengan jumlah tidak masuk akal.
Anggota Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Laode ida menekankan pihak manapun tidak boleh menghalangi aktivitas masyarakat yang ingin menggunakan bekas jalan Pertamina di Barito Timur.
Saat ini pihak Ombudsman sedang menyelidiki tentang adanya dugaan pungli yang dilakukakan oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Palangka Raya
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah menangani 22 laporan selama Januari - Mei 2019.
Ombudsman RI Perwakilan Kalteng terus melakukan pengawasan untuk dugaan dugaan maladministrasi di seluruh instansi. Namun untuk tiap termuan Ombudsman tidak bisa memberikan sanksi.
Berbagai isu pelayanan publik yang dialami kelompok rentan, antara lain soal pencantuman keyakinan atau agama lokal pada KTP, pembuatan akta lahir masyarakat adat yang perkawinannya tidak terdata.
Tugas kepala daerah, adalah meng-administrasikan pelayanan kepada publik dengan baik. Maka dari itu, Ombudsman RI selaku pengawasan pelayanan publik ingin memastikan dan mengimbau kepala daerah memegang komitmen tersebut dengan baik.
Ombudsman dinilai berubah-ubah dalam menilai Polres Kotim, dari zona merah, zona memuaskan, kini berubah jadi zona kuning lagi.
Ini 10 perkara yang belum terselesaikan, tapi Ombudsman sudah memberi apresiasi kepada Polres Kotim dengan nilai sempurna.
Sebelumnya Ombudsman memberikan penilaian zona merah terhadap Polres Kotim, namun keesokannya penilaian itu berubah menjadi sempurna
BORNEONEWS, Palangka Raya - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Thoeseng T T Asang kagum dengan pengabdian guru di masa lalu. "Jujur kalau Saya sangat kagum dengan guru-guru masa lalu…
BORNEONEWS, Palangka Raya - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah selalu mendorong agar masyarakat berani melapor ketidaklayakan pelayanan publik yang terjadi. "Kita selalu…