Tag
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Sudarsono mengatakan, pelepasan kawasan hutan dan belum ditetapkannya rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP) Kalteng masih menjadi kendala pembukaan plasma bagi masyarakat hingga saat ini.
Pencabutan hak guna usaha (HGU) bukan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), karena itu dalam konteks sektor perkebunan, beredarnya SK Menteri LHK No 1 Tahun 2022 bukanlah SK pencabutan HGU, tetapi SK pencabutan izin pelepasan kawasan hutan yang tidak dikelola.
Selama ini pelepasan kawasan dilakukan melalui pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
BORNEONEWS, Kotim - Bupati Kotawaringin Timur, Supian Hadi paparkan usulan pelepasan kawasan hutan, di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Program pengembangan infrastruktur di Kotim banyak…
