Tag
Ada 3 poin dalam surat instruksi tersebut, pertama pendidikan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan serta seluruh warga pendidikan
Bulan ini PBM terpaksa masih menggunakan pola pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau via daring
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar) belum mengizinkan pembelajaran tatap muka di sekolah. Hal tersebut disampaikan melalui Edaran Nomor 440/01/PEM.2021 yang ditandatangani Bupati Kobar, Hj Nurhidayah per tanggal 8 Januari 2021.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Barito Utara, Hery Jhon Setiawan mengatakan persetujuan pembelajaran tatap muka tatap muka sudah terbit dari pemerintah daerah, namun kita masih menunggu rekomendasi dari Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Barito Utara.
Peserta didik lebih dari 50 persen maka harus menerapkan sistem shif atau bergiliran. Bagi sekolah yang belum siap tidak diwajibkan menyelenggarakan proses belajar mengajar dengan metode tatap muka
Satuan Pendidikan di Palangka Raya diminta untuk mempersiapkan berbagai hal terkait kesiapan dan persyaratan agar pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan.
Pembelajaran Tatap Muka di Kabupaten Barito Selatan ditunda hingga Maret 2021 mendatang.
Wakil Ketua I DPRD Barito Utara, Permana Setiawan menyarankan agar pemerintah daerah dapat menerapkan kebijakan pembelajaran dengan sistem tatap muka.
Anggota Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Riskon Fabiansyah mengingatkan, keputusan memulai pembelajaran tatap muka di sekolah harus melalui pertimbangan matang dan disetujui orangtua murid.
Sistem pembelajaran tatap muka ditengah pandemi Covid-19 banyak dinanti. Namun kondisinya hingga kini masih belum memungkinkan seiring meningkatnya warga yang terpapar virus tersebut pada fase kedua ini.
Sekolah yang ingin tatap muka, itu mengajukan ke gugus tugas dalam hal ini Bupati Katingan Up Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan
Alokasi waktu jumlah jam pelajaran setiap hari adalah 6 jam pelajaran. Satu jam pelajaran selama 30 menit tanpa jeda istirahat
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pelaksanaan Pembelajaran di awal tahun 2021 yang berisi tiga poin utama.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Mofit Saptono Subagio menegaskan, untuk sistem pendidikan tahun 2021 mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri.
Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya menggelar rapat membahas Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang pembelajaran tatap muka di sekolah.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan kembali bahwa penyelenggaraan pembelajaran semester genap yang dimulai pada Januari 2021 tetap mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan?dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19.
Sebanyak 8?daftar periksa oleh sekolah/madrasah sebagaimana Surat Edaran Kepala Disdik Kapuas meliputi sanitasi termasuk toilet bersih dan layak, fasilitas UKS/PKM terdekat
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Bandarlampung meminta kepada pemerintah tidak membuka kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di sekolah secara berbarengan atau sekaligus di semua jenjang pendidikan pada 2021.
Jadi atau tidaknya proses pembelajaran tatap muka di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) pada awal Januari 2021?masih belum diputuskan.
Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 Sony Harry B Harmadi mengatakan pembelajaran tatap muka diperbolehkan namun tidak diwajibkan.
