Pemkab Barito Utara Rakor Penyelesaian Tumpang Tindih Lahan
Dengan ditetapkannya peta indikatif tumpang tindih informasi geospasial tematik (IGT) di pulau Kalimantan sebanyak 27 jenis peta hasil tumpang susun (Overlay)
Tag
Dengan ditetapkannya peta indikatif tumpang tindih informasi geospasial tematik (IGT) di pulau Kalimantan sebanyak 27 jenis peta hasil tumpang susun (Overlay)
Dalam peninjauan vaksinasi massal di Desa Luwe Huku, Kepala Dinas Kesehatan, Siswandoyo menjelaskan pelaksanaan vaksinasi bagi warga kepada Kapolda Kalteng
Kepala Dinas Kesehatan Siswandoyo?menyampaikan dinasnya?telah melakukan vaksinasi secara berkelanjutan dan juga menggandeng pihak terkait dalam melaksanakan razia pada tempat tertentu agar masyarakat yang belum divaksinasi dapat didata dan dilakukan vaksinasi
Dalam kegiatan ini selain senam bersama juga diadakan pemeriksaan kesehatan serta konsultasi mengenai kesehatan
Pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar rapat koordinasi Badan Narkotika dan terpadu Pedoman dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) serta sosialisasi BNN RI nomor 6 tahun 2021, di aula Bappeda Litbang, Kamis 2 Desember 2021.
BORNEONEWS, Muara Teweh – Pemkab Barito Utara melaksanakan rapat dalam rangka persiapan peresmian jembatan dan pemberian nama jembatan penyeberangan Muara Teweh –Jingah, di aula Setda lantai I,…
Dinas Perhubungan (Dishub) setempat menyosialisasikan penerbangan perdana Wings Air (ATR 72-600) kepada pihak perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Barito Utara, Kamis 25 November 2021 di aula Setda Lantai I.
Kedua, dari hasil musrenbang kabupaten di susunlah rancangan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) menjadi dokumen RKPD sebagai instrumen perencanaan daerah dalam satu tahun
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara melaksanakan sidang Paripurna dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bersama Pemkab Barito Utara, Senin, 22 November 2021.
Mantan Plt Kadis Pendidikan ini ini menyebut Barito Utara memiliki potensi lahan kering yang sangat luas dan sangat menjanjikan bila dioptimalkan pemanfaatannya
Adapun?pengawasan dilakukan oleh tim pengawas terpadu yang terdiri dari pemerintah kabupaten dan kota, Kepolisian, Komando Distrik Militer dan instansi terkait lainnya
BORNEONEWS, Muara Teweh - Pemerintah Barito Utara menyerahkan bantuan keuangan pemerintah kepada partai politik (Parpol) yang memperoleh kursi di DPRD. Penyerahan bantuan ini dilaksanakan di aula…
Bupati mengharapkan kepada semua khususnya masyarakat Bumi Iya Mulik Bengkang Turan agar dapat menunjukkan kontribusi kepada bangsa dan negara dengan menjadi pahlawan masa kini yang memiliki empati untuk menolong sesama, menghargai dan menghormati satu sama lain
Dari 17 Puskesmas yang ada di Barito Utara, data yang terkonfirmasi hingga saat ini yakni capaian vaksinasi dosis I mencapai 44, 44 persen dan capaian vaksinasi dosis II baru 25,77 persen
Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut) menggelar?rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Dana Transfer dan Dana Desa (DD) di aula Setda lantai I, Senin, 25 Oktober 2021.
Wakil Bupati Barito Utara, Sugianto Panala Putra mengatakan bahwa pada tahun 2019 lalu, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalteng melakukan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik terhadap Pemerintah Kabupaten-Kota se Kalteng.
RTRWN?sesuai penjelasan di dalam UU No 26/2007 adalah rencana tata ruang yang bersifat umum. Dalam rangka penjabaran dan operasionalisasi sistem nasional yang termuat dalam RTRWN, diamanatkan untuk disusun ke dalam rencana yang lebih rinci
Pemerintah Kabupaten Barito Utara diberi waktu selama 14 hari (dua minggu) untuk menelaah garis kajian tiga segmen batas antarkabupaten sekaligus juga batas antarprovinsi. Kajian dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagri).
Seluruh entitas diharapkan memiliki tanggung jawab dan peran dalam pencapaian 8?area intervensi segera melakukan akselerasi kinerja untuk mengoptimalkan capaian kinerja sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan
Melalui pembahasan bersama eksekutif dan legislatif, sehingga dapat sepakati kebijakan-kebijakan pembangunan yang akan kita laksanakan pada perubahan APBD tahun anggaran 2021