Raperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Akan Dibahas Lebih Lanjut
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Habib Ismail Bin Yahya menegaskan, Pemprov Kalteng menyetujui bahwa rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak untuk dibahas lebih lanjut agar menjadi peraturan daerah (Perda).