Upaya Banding sebagai Ekspresi Tidak Setuju Penundaan Pemilu
Hasyim menyebut upaya banding terhadap amar putusan PN Jakarta Pusat akan ditempuh KPU RI dalam waktu dekat. "KPU akan banding, satu, dua hari ini lah," ujar dia.
Tag
#Penundaan Pemilu
Pakar Hukum: Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu Aneh dan Mengejutkan
Pakar hukum tata negara Feri Amsari, S.H., M.H., menyatakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan menunda Pemilu 2024 merupakan putusan yang aneh sekaligus mengejutkan.
PSHK UII: KPU Tidak Perlu Laksanakan Putusan PN Jakarta Pusat
Ia mengatakan putusan majelis hakim PN Jakarta Pusat hakikatnya merupakan sebuah cacat logika dan keliru dalam praktik penyelenggaraan hukum di Indonesia.
KPU RI Pastikan Tahapan Pemilu 2024 Tak Terganggu Putusan PN Jakpus
Idham menyampaikan perkembangan tahapan Pemilu 2024 yang dilakukan oleh KPU. Selain pemutakhiran data pemilih, KPU saat ini juga sedang melanjutkan verifikasi faktual dukungan pemilih bagi bakal calon anggota DPD.
Putusan Penundaan Pemilu PN Jakarta Pusat Langgar Konstitusi
Menurutnya, tidak boleh ada satu pun produk hukum yang menyalahi ketentuan UUD 1945 dan pengadilan negeri juga tidak memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa dan perselisihan pemilu.
Pengamat: Penundaan Pemilu 2024 Dalih Parpol Naikkan Posisi Tawar
Pengamat politik Universitas Jember Agung Purwanto menilai wacana penundaan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 merupakan dalih partai politik untuk menaikkan posisi tawar dalam Pemilu Presiden 2024, dan justru dipertanyakan urgensinya terkait penundaan tersebut.
Partai NasDem Prediksi Usulan Penundaan Pemilu 2024 Segera Kandas
Partai NasDem memprediksi tidak lama lagi usulan atau wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi akan segera berakhir.
Pengamat: Usulan Tunda Pemilu karena Parpol Tak Siap Berkompetisi
Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar pada minggu ini mengusulkan Pemilu 2024 ditunda 12 tahun demi menjaga momentum pemulihan ekonomi.
Muhammadiyah Minta Elite Hentikan Wacana Penundaan Pemilu
Mu'ti mendesak para elite untuk tidak menambah masalah dengan melanggar undang-undang. Para elite justru diminta mampu memahami keadaan dan perasaan masyarakat.