Tag
Alex mengatakan penghargaan itu diberikan karena mereka memiliki komitmen dan tanggung jawab moril untuk mencegah perilaku koruptif, tidak hanya karena taat aturan dalam kewajibannya menyampaikan LHKPN
Sesuai Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bahwa LHKPN yang dinyatakan tidak lengkap akan dikembalikan kepada wajib lapor untuk dilengkapi
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan penyelenggara negara menanamkan integritas diri sebagai landasan dalam mengemban tugas.
KPK juga mencatat per 31 Maret 2021 terdapat 762 instansi dari total 1.404 instansi di Indonesia atau sekitar 54 persen yang telah 100 persen menyampaikan LHKPN. Sebanyak 37 instansi di antaranya tercatat telah melaporkan secara lengkap
Hal itu tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat 1. Bunti ayat tersebut setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir batin
KETUA Fraksi Gerinda DPRD Pulang Pisau, Edvin Mandala menyoroti kinerja penyelenggaran pemerintah daerah yang masih belum maksimal untuk mencapai target yang ditentukan. Dia menyarankan para…
